PADANG PANJANG — Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) III-2026 yang digelar Jumat (13/11/2026) membahas optimalisasi SIKEMAS sebagai instrumen penyatu basis data penerima manfaat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga mitra. Melalui integrasi data yang solid, penyaluran intervensi program diharapkan jauh lebih akurat.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra meminta seluruh jajaran tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menyalurkan program kepada warga. Penyelarasan data dan kegiatan disebutnya sebagai kunci agar manfaat program pemerintah dirasakan masyarakat yang berhak.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama semua pihak. Program yang dilaksanakan harus saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan, sementara masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian,” ujar Allex.
Sekretaris Bappeda Erni Hafni menjelaskan, penguatan SIKEMAS menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala integrasi data antar-OPD yang selama ini belum optimal. Pemutakhiran data dilakukan bersama Dinas Kominfo.
“Penguatan DTSEN dan SIKEMAS sangat penting dalam penetapan sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Melalui sistem ini, kita juga mempercepat pemutakhiran sekitar 5.000 NIK/KK penerima bersama Dinas Kominfo agar basis data kemiskinan kita semakin valid dan terpadu,” jelasnya.
Angka 5.000 NIK/KK itu menjadi target konkret pemutakhiran dalam tahap ini. Basis data yang valid disebut menjadi prasyarat agar intervensi program tidak salah alamat.
Sinkronisasi data turut diperkuat melalui kemitraan strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang yang tergabung dalam Tim Pengembang SIKEMAS. Penyaluran dipusatkan pada masyarakat desil 1 sampai 4 agar selaras dengan sasaran daerah.
Pemko dan Baznas juga membagi peran konkret di lapangan. Salah satunya pengalihan pengelolaan program bantuan perlengkapan peserta didik sekolah dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Baznas.
Rakor itu dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setdako Putra Dewangga serta sejumlah asisten di lingkungan Pemko Padang Panjang. Pembagian peran antarlembaga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program memiliki penanggung jawab yang jelas.
Tumpang tindih penerima bantuan selama ini menjadi persoalan klasik di daerah. Satu warga bisa tercatat di beberapa program sekaligus, sementara warga lain yang berhak justru luput.
SIKEMAS dirancang menyatukan basis data dari OPD dan lembaga mitra agar kondisi semacam itu tidak berulang. Dengan satu basis data, penetapan sasaran bisa dilakukan berdasarkan data yang sama.
Pemko Padang Panjang belum merinci jadwal penyelesaian pemutakhiran 5.000 NIK/KK tersebut. Namun rakor ini menandai langkah lanjutan penguatan SIKEMAS setelah sebelumnya berjalan melalui koordinasi antar-OPD.