PADANG PARIAMAN — Jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan DPRD setempat menggelar Rapat Gabungan Komisi-komisi guna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027. Forum yang berlangsung pada 16 November di Ruang Rapat DPRD Padang Pariaman itu menjadi tahapan penting dalam siklus penyusunan anggaran daerah.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Aprinaldi, didampingi Wakil Ketua DPRD Wira Satria. Seluruh komisi di DPRD terlibat dalam pendalaman materi anggaran yang diajukan pihak eksekutif.
Aprinaldi menyebut agenda rapat gabungan sebagai tahapan krusial dalam siklus penyusunan anggaran daerah sebelum Ranperda APBD 2027 disahkan menjadi Peraturan Daerah. "Agenda rapat gabungan ini merupakan tahapan krusial dalam siklus penyusunan anggaran daerah sebelum Ranperda APBD 2027 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," ujarnya.
Melalui forum tersebut, seluruh komisi DPRD melakukan pendalaman, sinkronisasi, serta pencermatan terhadap rencana program kerja dan alokasi anggaran yang diajukan pihak eksekutif melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Melalui forum ini, seluruh komisi di DPRD melakukan pendalaman, sinkronisasi, serta pencermatan terhadap rencana program kerja dan alokasi anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," sambung Aprinaldi.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 diharapkan menghasilkan postur anggaran yang efektif, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Alokasi anggaran juga diarahkan untuk memprioritaskan percepatan pembangunan daerah.
Selain percepatan pembangunan, anggaran 2027 diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman. Dua prioritas itu menjadi arah pembahasan di masing-masing komisi DPRD bersama OPD terkait.
Rapat gabungan komisi menjadi bagian dari rangkaian pembahasan yang harus dilalui sebelum Ranperda APBD 2027 dibawa ke tahap pengesahan menjadi Perda. Pendalaman per komisi memungkinkan setiap OPD mempertanggungjawabkan rencana program dan alokasi anggarannya.
DPRD Padang Pariaman belum merinci jadwal lanjutan pembahasan Ranperda APBD 2027 setelah rapat gabungan pada 16 November tersebut.