SUMATERA BARAT — Satgas Penertiban Kawasan Hutan mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Perusahaan menyatakan baru mengetahui pencabutan itu dari pemberitaan media dan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah. Manajemen RAPP menyebut akan menanggapi melalui mekanisme yang berlaku setelah menerima penjelasan resmi.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan keputusan pencabutan izin tersebut dalam keterangan pers di Kuantan Singingi. Menurut Barita, sanksi administratif dijatuhkan setelah tim menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan.
Dasar pencabutan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP di Provinsi Riau. Areal kerja yang terdampak mencapai sekitar 338.536 hektare.
Keputusan itu mencabut PBPH yang selama ini menjadi dasar operasi PT RAPP di Riau. Satgas PKH tidak merinci jenis pelanggaran satu per satu dalam keterangan persnya, tetapi menyatakan temuan pelanggaran menjadi dasar penerapan sanksi administratif.
Pencabutan berlaku atas nama perusahaan, bukan atas nama pemegang izin perorangan. Artinya, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di areal 338.536 hektare tersebut berada di bawah keputusan menteri yang sama.
Manajemen RAPP menyatakan mengetahui pencabutan izin dari pemberitaan media. Perusahaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi maupun penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," ujar manajemen RAPP dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Perusahaan menegaskan prioritasnya kini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional RAPP. Manajemen juga berjanji terus memberi informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lain agar gangguan yang timbul bisa ditekan.
PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja. Perusahaan juga menyatakan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Studi dampak ekonomi yang dirujuk perusahaan memperkirakan aktivitas PT RAPP menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di tingkat nasional. Angka-angka itu berasal dari kajian yang disebut manajemen, bukan dari data Satgas PKH.
PT RAPP telah beroperasi di Riau lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci disebut berkembang dari komunitas sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini.
Pada 2016 hingga 2025, perusahaan mengklaim berkontribusi lebih dari Rp 350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Dalam 10 tahun terakhir, RAPP juga mengklaim menginvestasikan Rp 970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten, termasuk penurunan angka stunting di 138 desa dan penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bersama Kementerian Kesehatan.
Lebih dari 85% produksi RAPP dan Grup APRIL disebut diekspor ke lebih dari 100 pasar dunia. Sejak 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) bermitra dengan lebih dari 40 desa dan diklaim menurunkan luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.
Keputusan pencabutan belum disertai penjelasan resmi soal nasib pekerja dan masyarakat yang bergantung pada operasi perusahaan. Manajemen RAPP memilih menunggu penjelasan pemerintah sebelum menyusun langkah lanjutan.
Warga yang tinggal di sekitar areal konsesi, pekerja, serta pemasok barang dan jasa adalah pihak yang paling terdampak bila operasi terganggu. Perusahaan menyatakan akan meminimalkan gangguan tersebut, tetapi belum merinci bentuknya.
Salinan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 dan rincian temuan pelanggaran belum dipublikasikan secara terbuka dalam keterangan pers Satgas PKH. Masyarakat yang membutuhkan informasi resmi dapat memantau kanal Kementerian Kehutanan dan keterangan Satgas PKH.
Warga yang hendak menyampaikan pertanyaan atau keluhan terkait dampak pencabutan disarankan menempuh jalur resmi instansi kehutanan dan pemerintah daerah setempat. Hindari pihak yang menawarkan jasa pengurusan izin atau perantara dengan imbalan uang, karena proses pencabutan dan penertiban kawasan hutan sepenuhnya kewenangan pemerintah.