Akses jalan nasional dan jalan provinsi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mulai dibuka secara bertahap dan dapat dilalui kendaraan pascabanjir bandang yang melanda kawasan itu pada Senin malam (21/9/2022). Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan pembukaan jalur tersebut berkat koordinasi Pemprov Sumbar, Pemkab Solok, Forkopimda, hingga balai teknis terkait. Penanganan darurat kini difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak yang diperkirakan mencapai 300 jiwa.
SOLOK — Pembukaan jalur lintas itu disampaikan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat berada di Kabupaten Solok. Ia menyebut jalur provinsi maupun nasional sudah bisa dilewati kendaraan pada Selasa pagi, sehari setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut.
"Alhamdulillah, berkat koordinasi jajaran pemerintah daerah dan balai terkait, akses jalan provinsi maupun jalan nasional sudah mulai terbuka dan bisa dilewati pada pagi hari ini," kata Mahyeldi.
Pembersihan jalur transportasi menjadi salah satu dari sejumlah prioritas tanggap darurat. Pemerintah daerah juga mengerahkan personel gabungan untuk mempercepat pemulihan akses di titik-titik yang tertimbun material banjir.
Ratusan Rumah Terdampak, 300 Jiwa Mengungsi
Data sementara di lapangan mencatat 100 hingga 150 unit rumah warga terdampak banjir bandang. Total warga yang terdampak diperkirakan mencapai 300 jiwa.
Dua korban jiwa dilaporkan dalam peristiwa ini. Satu korban atas nama Daffi Arrahman (21), warga Kayu Aro Aia Baliang, sudah ditemukan. Korban lainnya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan yang berjumlah lebih dari 600 orang.
Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan menjadi posko pengungsian sementara. Posko itu menampung sekitar 50 warga, sementara sebagian korban lain memilih mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga yang tidak terdampak.
12 Kantor Dinas Rusak Berat, Pelayanan Publik Terancam
Banjir bandang juga melumpuhkan sebagian fasilitas pemerintahan di lingkungan Pemkab Solok. Mahyeldi mengungkapkan 12 kantor dinas mengalami rusak berat, termasuk Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.
"Ada 12 kantor dinas yang rusak berat dan berpotensi mengganggu pelayanan. Kami sedang mencarikan solusi sementara agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti," tuturnya.
Untuk perbaikan sarana publik dan perkantoran, Pemprov Sumbar telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Koordinasi itu menyangkut dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.
Pemprov bersama BNPB, Basarnas, dan Bappeda juga menerjunkan tim. Tim tersebut mengevaluasi kelayakan kawasan perkantoran sekaligus memetakan kondisi hulu di kaki Gunung Talang.
Anggaran BTT dan Peringatan Cuaca BMKG
Penanganan infrastruktur mendesak seperti perbaikan sayap jembatan dan pembersihan saluran air akan dibiayai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah itu diambil untuk menyokong masa tanggap darurat.
Bantuan logistik dari Pemprov Sumbar dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah disalurkan langsung ke warga terdampak. Mahyeldi mengingatkan warga tetap waspada karena potensi curah hujan tinggi masih berpeluang terjadi berdasarkan perkiraan BMKG.
