Pencarian

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Pimpin Rapat Banggar Bahas RAPBD 2027, Minta Anggaran Berpihak ke Kebutuhan Warga

Kamis, 19 November 2026 • 15:01:01 WIB
Ketua DPRD Sumbar Muhidi Pimpin Rapat Banggar Bahas RAPBD 2027, Minta Anggaran Berpihak ke Kebutuhan Warga
Ketua DPRD Sumbar Muhidi memimpin rapat kerja lanjutan Banggar bersama TAPD Pemprov Sumbar di Padang.

PADANG — Rapat kerja lanjutan Banggar DPRD Sumatera Barat bersama TAPD Pemprov Sumbar berlangsung di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Muhidi memimpin langsung jalannya pembahasan sebagai tahapan penting sebelum RAPBD 2027 disepakati.

Dalam prosesnya, DPRD menempatkan penganggaran sebagai bagian strategis yang menentukan arah pembangunan Ranah Minang ke depan. Di balik deretan angka dokumen rancangan keuangan daerah, tersimpan kebutuhan pembangunan dan penguatan pelayanan publik yang menanti diwujudkan.

Anggaran Diminta Menjawab Persoalan Nyata, Bukan Sekadar Rutinitas Angka

Muhidi menilai pembahasan anggaran daerah tidak cukup berhenti pada pencocokan angka pendapatan dan belanja. Setiap kebijakan fiskal yang dirumuskan harus punya keterkaitan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Pandangan itu menempatkan kualitas rancangan anggaran bukan pada besarnya nominal yang dialokasikan ke suatu program. Yang lebih menentukan, menurut Muhidi, adalah seberapa tepat anggaran tersebut menjawab persoalan daerah.

Anggaran yang dirancang cermat dan terukur diharapkan mendorong pemerataan pembangunan. Ruang peningkatan kesejahteraan warga di berbagai daerah Sumatera Barat juga ikut terbuka dari situ.

Enam Sektor Strategis Jadi Titik Selaraskan Prioritas

Rapat Banggar dan TAPD menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan prioritas program serta kebijakan pemerintah daerah. Kebutuhan pembangunan Sumbar yang beragam membuat penentuan skala prioritas harus dilakukan secara komprehensif, tidak dipandang dari satu sisi saja.

Sejumlah sektor strategis membutuhkan perhatian proporsional dalam perencanaan APBD 2027:

  • Infrastruktur
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat
  • Penguatan kualitas pelayanan publik

Setiap usulan rencana kerja dibahas cermat agar arah penggunaan anggaran tetap selaras dengan urgensi masyarakat. Penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan yang berjalan bersamaan.

Fraksi PKS Minta Program Pemberdayaan Diawasi Sejak Perencanaan

Pengawalan penyusunan RAPBD 2027 menjadi bagian tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Sinergi dan komunikasi konstruktif antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar setiap program punya landasan kebijakan yang jelas dan terukur.

Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat mendorong alokasi program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar dikawal ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pengawasan berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar efektivitas belanja daerah berdampak langsung ke lapisan masyarakat bawah.

Bagi Muhidi, RAPBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan yang bersifat administratif. Di dalamnya tersimpan arah perjalanan pembangunan dan harapan besar masyarakat Ranah Minang.

Muhidi bersama jajaran Banggar DPRD Sumbar berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembahasan hingga tuntas. APBD Sumbar 2027 diharapkan tidak berhenti sebagai deretan angka di atas kertas, melainkan hadir sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Follow sumbaronline.co.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: sumbar.pks.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks