SUMATERA BARAT — Mufti Anam menilai, selama ini logika penyesuaian harga BBM hanya berjalan satu arah. Ketika harga minyak mentah global meroket akibat ketegangan geopolitik, pemerintah dengan cepat menaikkan harga jual di dalam negeri. Namun, saat harga minyak dunia turun, ia menengarai muncul berbagai alasan untuk menunda penurunan harga.
“Ketika perang memanas, rakyat diminta memahami kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia melonjak. Maka ketika perang mereda, Selat Hormuz kembali aman, dan harga minyak dunia turun, rakyat juga menuntut hal yang sama, manfaatnya harus segera dirasakan,” ujar Mufti dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa harga BBM bukan sekadar angka di pompa. Setiap perubahan harga—terutama kenaikan—memiliki efek berantai langsung terhadap tarif transportasi, biaya logistik, harga pangan, biaya produksi UMKM, hingga daya beli masyarakat.
“Rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang pertama menanggung dampak gejolak global, tetapi terakhir menikmati manfaat ketika keadaan membaik,” tegasnya.
Mufti mendesak evaluasi dilakukan secara transparan oleh pemerintah dan Pertamina. Menurutnya, jika memang terdapat ruang fiskal untuk menurunkan harga, penyesuaian tidak boleh ditunda.
“Jangan sampai logikanya hanya berlaku satu arah. Saat harga minyak naik, harga BBM cepat menyesuaikan. Tetapi saat harga minyak turun, yang muncul justru berbagai alasan untuk menunda penyesuaian,” katanya.
Kesepakatan damai antara AS dan Iran yang membuka kembali Selat Hormuz menjadi katalis utama penurunan harga minyak dunia. Selat tersebut merupakan jalur strategis bagi sepertiga pasokan minyak global, dan ketegangan di kawasan sebelumnya sempat mendorong lonjakan harga energi.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah dan Pertamina belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan evaluasi harga BBM non-subsidi tersebut.