PADANG — Kepastian hukum bagi nasabah BPR Pembangunan Nagari di Agam akhirnya tiba. LPS menetapkan status Simpanan Layak Bayar (SLB) untuk hampir seluruh dana nasabah yang sempat mengendap pascapencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026 lalu. Total nominal yang dijamin mencapai Rp 18,64 miliar, berasal dari 6.928 nasabah dengan 7.500 rekening.
Kepala Kantor Perwakilan LPS I Jimmy Ardianto menyebutkan, proses penetapan status simpanan telah rampung untuk 7.602 rekening milik 7.011 nasabah. "Jumlah yang ditetapkan sebagai SLB tersebut berasal dari 7.500 rekening milik 6.928 nasabah," ujarnya di Padang, Jumat.
LPS bergerak cepat. Pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dilakukan hanya dalam empat hari kerja sejak izin BPR dicabut OJK. Hingga 31 Mei 2026, tercatat 1.075 rekening atau 14,69 persen dari total rekening layak bayar sudah mencairkan simpanannya.
Nilai pembayaran yang sudah direalisasikan mencapai lebih dari Rp 14 miliar. Proses pencairan masih berlangsung bagi nasabah yang belum mengambil haknya.
LPS menunjuk enam unit BRI sebagai bank pembayar. Nasabah cukup mendatangi kantor BRI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan. Enam titik tersebut adalah BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.
Jika mengalami kendala, nasabah bisa langsung mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di nomor 154.
Dalam periode yang sama, LPS juga menangani kasus serupa di BPR Sungai Rumbai yang izin usahanya dicabut pada 7 April 2026. Sebanyak Rp 3,3 miliar simpanan nasabah ditetapkan sebagai SLB. Hingga 31 Mei, LPS telah menyelesaikan penetapan status untuk 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal Rp 1,81 miliar, atau 55,34 persen dari total dana yang dijamin.
Pembayaran klaim tahap pertama di BPR Sungai Rumbai dilakukan dalam lima hari kerja. Dana yang sudah cair mencapai Rp 1,4 miliar dari 165 rekening. Dua unit BRI yang ditunjuk adalah BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur.