41.016 Kepala Keluarga di Padang Sudah Daftar Bansos Digital, Pemkot Targetkan 303.000 KK Tercakup Sebelum 2027

Penulis: Irwansyah Hakim  •  Minggu, 12 Juli 2026 | 15:33:31 WIB
kepala keluarga di Padang telah terdaftar dalam sistem bansos digital hingga Juli 2024.

PADANG — Angka partisipasi pendaftaran bansos digital di Kota Padang masih jauh dari target. Hingga Jumat (10/7) pekan lalu, baru 41.016 kepala keluarga yang tercatat masuk sistem dari total 303.000 KK yang masuk kategori desil satu hingga desil 10.

Angka Partisipasi Baru 13,5 Persen, Pemkot Kejar Waktu

Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya mengakui capaian itu baru sekitar 13,50 persen dari total sasaran. "Dinas Sosial daerah ini sedang gencar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang portal digitalisasi bansos ini," katanya di Padang, Minggu.

Pemerintah kota menargetkan seluruh penerima manfaat bisa terdata dalam sistem Perlinsos sebelum 2027. Langkah integrasi ini dinilai penting untuk memastikan akurasi data, transparansi, dan ketepatan sasaran bansos di lapangan.

Strategi Jemput Bola untuk Warga Tanpa Gawai

Tidak semua warga bisa mengakses aplikasi secara mandiri. Untuk menjangkau warga pelosok dan yang memiliki keterbatasan smartphone, Dinas Sosial menerapkan strategi jemput bola dengan mengoptimalkan pos-pos agen di kelurahan dan kecamatan.

"Kami mengimbau warga yang memiliki smartphone bisa mendaftar secara mandiri," ujar Eri. Sementara bagi yang tidak punya gawai, petugas akan membantu melalui agen pendamping seperti pengurus kantor kelurahan, rukun warga, pengurus masjid smart surau, hingga pendamping keluarga harapan (PKH).

Tiga Syarat Wajib: NIK, PIN IKD, dan ID PLN

Kepala Bidang Perlinsos Dinas Sosial Kota Padang Syaiful Andri menjelaskan, warga yang hendak mendaftar mandiri hanya perlu menyiapkan tiga data utama. "Masyarakat cukup mengisi nomor induk kependudukan, kemudian PIN identitas kependudukan digital dan setelah itu memasukkan ID PLN," kata dia.

Proses verifikasi dan validasi data disebut telah tersistem dengan baik agar bansos tepat sasaran. Pemerintah kota juga menegaskan bahwa pendaftaran melalui aplikasi Perlinsos sama sekali tidak dipungut biaya.

Mengapa Digitalisasi Bansos Mendesak?

Selama ini, data penerima bansos kerap tumpang tindih dan tidak akurat. Dengan sistem digital, pemerintah bisa memverifikasi data secara real-time dan menghindari praktik pungutan liar di tingkat lapangan. Integrasi penuh pada 2027 diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola bansos di Sumatera Barat.

Reporter: Irwansyah Hakim
Sumber: sumbar.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top