PADANG — Sidang formatur Musda ke-11 MUI Sumatera Barat yang digelar di Gedung Gubernuran Sumbar, Sabtu (11/1) malam, harus diskors setelah dua anggota tim formatur meminta izin keluar. Keduanya adalah Tan Gusli dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammad Arif dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Hingga sidang ditunda, keduanya tak kunjung kembali ke ruang musyawarah.
"Karena kedua anggota tim formatur ini tidak kembali, maka pimpinan sidang memutuskan menunda pelaksanaan sidang formatur di hari Ahad di BKOM Pelkes Padang," ujar Prof. Zulfan, Sekretaris Umum demisioner MUI Sumbar.
Sempat diwarnai ketegangan, sidang lanjutan justru berlangsung tanpa drama. Para formatur yang tersisa menunjukkan kedewasaan politik dengan berhasil menyusun struktur Dewan Pimpinan baru. Hasilnya, Buya Zulkarnaini ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum MUI Sumbar periode 2026-2031. Sementara itu, Prof. Asasriwarni dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumbar.
Yang menarik, struktur kepengurusan yang dihasilkan justru secara cerdas mengakomodir keterwakilan berbagai utusan peserta Musda, termasuk dari unsur ormas yang sempat meninggalkan ruang sidang. Informasi yang dihimpun menyebutkan, Ketua Wantim bergerak cepat dengan berkomunikasi intensif bersama dua anggota formatur yang belum kembali. Hasil komunikasi itu menjadi dasar penyusunan struktur, memastikan semua pihak tetap merasa terwakili meski kursi mereka kosong dalam sidang fisik.
"Semua elemen sepakat. Tidak ada yang dirugikan. Formatur kembali bersatu, bahkan di saat dua rekannya memilih pintu keluar," ujar Prof. Zulfan dengan nada diplomatis.
Keputusan final ini disambut lega oleh panitia yang sebelumnya tegang. Semua mata kini tertuju pada peta baru kepengurusan yang siap mengawal organisasi ke arah yang lebih maju. Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah dua utusan ormas yang 'hilang' itu akan kembali bergabung. Yang jelas, Musda kali ini membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang.