PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memastikan pengembangan pariwisata ramah muslim di daerahnya tidak akan berhenti pada pencapaian peringkat semata. Menurutnya, indikator keberhasilan utama adalah seberapa besar sektor ini mampu menggerakkan ekonomi warga, mulai dari akomodasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026).
Tim penilai yang dihadirkan oleh Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung bersama Crescent Rating ini memotret kondisi aktual pariwisata halal Sumbar. Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi, menilai provinsi ini memiliki modal besar, seperti komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi Perda dan Pergub Pariwisata Halal, serta konektivitas penerbangan langsung dengan Malaysia.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” kata Sumaryadi.
Kendati memiliki banyak keunggulan, tim penilai menyoroti beberapa aspek yang perlu dibenahi. Visibilitas sertifikasi halal di hotel dan restoran dinilai masih perlu ditingkatkan agar mudah dikenali wisatawan. Selain itu, kebersihan di sejumlah destinasi wisata dan optimalisasi informasi digital untuk menghubungkan pelaku usaha dengan pemasok bahan baku halal juga menjadi perhatian.
Menanggapi hal itu, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti catatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pariwisata ramah muslim merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Pariwisata.
“Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegasnya.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar. Menurutnya, pengembangan pariwisata ramah muslim adalah bagian penting dari penguatan halal value chain karena terkait erat dengan perhotelan, transportasi, hingga kuliner.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” ujar Dwi.
Dwi menambahkan, Sumbar yang sebelumnya berada di peringkat kedua IMTI memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing. Peningkatan kualitas ini tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam GMTI secara keseluruhan.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya literasi aparatur pemerintah sebelum masyarakat luas memiliki pemahaman yang baik tentang pariwisata halal. Ia meminta sertifikasi halal pada hotel, restoran, dan usaha lain yang telah memenuhi ketentuan ditampilkan secara jelas. Aspek kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, hingga kepastian kehalalan bahan pangan juga harus terus diperkuat melalui koordinasi dengan BPJPH.
Ke depan, Pemprov Sumbar menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk menarik wisatawan mancanegara, termasuk agenda olahraga antarnegara serumpun pada 2027 dan kegiatan terkait kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA). Seluruh upaya ini, kata Mahyeldi, harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkasnya.