PADANG — Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini mulai terasa di Sumatera Barat. Pemerintah provinsi meminta pemerintah kabupaten dan kota bergerak cepat melindungi warga dari penurunan kualitas udara yang fluktuatif dan telah mencapai level sangat tidak sehat di sejumlah titik.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumbar Mahyeldi tentang Antisipasi Dampak Penurunan Kualitas Udara. Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Era Sukma menegaskan, kebijakan cepat di tingkat daerah diperlukan agar dampak kesehatan bisa diminimalkan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Kuartini Deti Putri menjelaskan, penurunan kualitas udara bukan berasal dari karhutla lokal. Data Dinas Kehutanan mencatat hanya 23 kejadian karhutla sejak Januari hingga September 2026, angka yang disebut tidak signifikan.
Penyebab utamanya adalah pergerakan arah angin yang membawa kabut asap dari provinsi tetangga masuk ke wilayah Sumbar. Kondisi ini diperparah dengan pola polutan yang meningkat pada malam hingga dini hari.
“Pada malam hari cenderung merah atau sangat tidak sehat. Kemudian pagi hari kualitasnya sedikit turun atau kuning,” ujar Deti, Selasa (8/9/2026).
Era Sukma mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok sensitif. Jika terpaksa keluar, penggunaan masker menjadi rekomendasi utama.
“Jika melaksanakan aktivitas luar ruang kami rekomendasikan untuk memakai masker. Kelompok rentan harus mendapat perhatian lebih, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki asma,” katanya.
Pemprov Sumbar berharap pemerintah kabupaten dan kota segera mengambil langkah antisipatif sesuai kondisi di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai krusial mengingat potensi kabut asap masih bisa meluas jika karhutla di provinsi tetangga belum tertangani.