Bukittinggi Masuk 5 Besar Keterbukaan Informasi Publik Sumbar 2026, 17 Permohonan Tercatat Nol Sengketa

Penulis: Hafizh Ramadhan  •  Jumat, 06 November 2026 | 10:01:01 WIB
Wali Kota Bukittinggi menerima Tim Visitasi Komisi Informasi Sumbar di Balai Kota Bukittinggi.

BUKITTINGGI — Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, SH Dt Nan Basa, menerima rombongan Tim Visitasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat di Ruang Pertemuan Balai Kota Bukittinggi. Pertemuan itu menjadi forum pemaparan capaian layanan informasi publik Pemko Bukittinggi sepanjang 2026, sekaligus penilaian lapangan sebelum penetapan penerima anugerah.

Masuknya Bukittinggi ke lima besar nominasi tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat dinilai sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah mendorong tata kelola yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Penilaian KI Sumbar tidak berhenti pada dokumen, tetapi juga meninjau langsung kesiapan layanan di lingkungan pemerintah kota.

17 Permohonan Informasi, 7 Dilayani dan 10 Ditolak

Dalam pemaparan di hadapan tim visitasi, Pemko Bukittinggi menyampaikan rincian layanan informasi publik sepanjang tahun 2026. Tercatat 17 permohonan informasi yang masuk ke pemerintah kota.

Dari jumlah itu, tujuh permohonan telah dilayani. Sepuluh permohonan lainnya ditolak karena tidak disertai penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan kegunaan informasi yang diminta.

Penolakan tersebut merujuk pada ketentuan yang mewajibkan pemohon menyampaikan alasan permintaan informasi. Pemko menegaskan tidak semua permohonan bisa dipenuhi begitu saja tanpa dasar penggunaan yang jelas.

Nol Sengketa Informasi Sepanjang 2026

Pada aspek penyelesaian sengketa, Pemko Bukittinggi mencatatkan nihil perkara sepanjang 2026. Tidak ada permohonan informasi yang berlanjut menjadi sengketa di Komisi Informasi.

Angka nol sengketa itu menjadi salah satu gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemko Bukittinggi. Pemerintah kota menilai capaian tersebut memperkuat komitmen mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penguatan PPID di Seluruh SKPD

Melalui penguatan peran PPID, Pemko Bukittinggi berupaya mempermudah masyarakat memperoleh informasi pemerintahan secara cepat dan tepat. Layanan itu dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ramlan menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah kota berkomitmen terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat.

"Kita akan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat, akan kita berikan, sesuai aturan yang berlaku," tegas Ramlan.

Motivasi Menjaga Standar Layanan

Masuknya Bukittinggi dalam lima besar nominasi tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan informasi publik. Pemerintah kota memandang capaian itu bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk pembenahan berikutnya.

Bagi warga, posisi di lima besar berarti tuntutan lebih tinggi agar setiap permohonan informasi dijawab dengan prosedur yang jelas. Pemko Bukittinggi menyatakan akan menindaklanjuti catatan tim visitasi melalui penguatan PPID di setiap SKPD.

Reporter: Hafizh Ramadhan
Sumber: binews.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top