SAWAHLUNTO — Rapat koordinasi yang digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Sawahlunto membahas prosedur dan mekanisme kepesertaan program, agar setiap perangkat daerah memahami tahapan pelaksanaan. Program ini menyasar pejabat eselon dan pejabat struktural di lingkungan Pemkot Sawahlunto untuk berpartisipasi sebagai donatur atau pembayar iuran.
Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat tergolong pekerja rentan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Riyanda Putra menyebut program ini sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan pemerintah kota terhadap perlindungan sosial warga.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan diharapkan memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Manfaat lain berupa jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Riyanda menegaskan pekerja sektor informal memiliki risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu, kehadiran negara lewat jaminan sosial dinilai penting bagi kelompok ini.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Arief Sabara menyampaikan cakupan perlindungan tenaga kerja di Kota Sawahlunto hingga 1 Oktober 2026 mencapai 72 persen. Angka itu menjadi dasar mengapa program partisipasi ASN didorong berjalan.
"Program partisipasi ASN tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang belum terlindungi," kata Arief.
Rapat koordinasi juga memastikan setiap perangkat daerah dan pejabat terkait memahami tahapan pelaksanaan. Tujuannya agar program berjalan lancar dan tepat sasaran.
Pemkot Sawahlunto akan menindaklanjuti hasil rapat dengan penetapan mekanisme kepesertaan di tiap perangkat daerah. Sosialisasi ke pejabat struktural menjadi tahap awal sebelum iuran mulai dibayarkan bagi pekerja rentan yang terdata.