PADANG — Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Padang menghadapi gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pemohon berinisial DF menilai proses penegasan hak atas tanahnya berhenti di tengah jalan meski seluruh tahapan administrasi telah dilalui.
Permohonan diajukan DF sejak 2023. Berkas melewati pemeriksaan dokumen di loket pelayanan, pengukuran ke lapangan yang disaksikan pihak-pihak berbatasan dan masyarakat, hingga penerbitan perintah pembayaran yang langsung dipenuhi DF.
Panitia sempat turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dengan melibatkan pihak berbatasan dan lurah setempat. Tahapan berlanjut ke pengumuman pada 19 Juli 2024.
Menurut keterangan DF, masa pengumuman berakhir tanpa keberatan, sanggahan, maupun gugatan dari pihak lain. Kondisi itu semestinya membuka jalan bagi penerbitan sertifikat.
Sekitar tiga bulan setelah pengumuman, DF mendatangi kantor pertanahan untuk menanyakan perkembangan permohonannya. Ia memperoleh informasi bahwa berkas sedang dalam proses pencetakan surat ukur (SU), lalu dilanjutkan pencetakan sertifikat.
Harapan itu tak berujung sesuai janji. Ketika DF kembali mendatangi kantor tersebut beberapa waktu kemudian, ia mengaku tidak mendapat penjelasan jelas soal perkembangan permohonannya.
DF menyebut setiap kali meminta informasi dirinya diarahkan ke bagian informasi. Jawaban yang diterima dinilai berbelit-belit dan tidak memberi kepastian alasan belum terbitnya sertifikat.
Persoalan itu memunculkan pertanyaan terbuka. Apakah ada kekurangan persyaratan, persoalan teknis pertanahan, hambatan yuridis, atau kendala administratif lain? Jika memang ada, mengapa tidak disampaikan secara tertulis kepada pemohon?
Bagi DF, tiga tahun menunggu bukan sekadar soal dokumen tertunda. Waktu, tenaga, pikiran, dan biaya telah dikeluarkan selama proses pengurusan berlangsung.
Persoalan ini bukan pertama kali dibawa DF ke jalur hukum. Dalam proses persidangan persiapan sebelumnya, hakim menyarankan kedua belah pihak menyelesaikan sengketa melalui jalan damai.
Pihak ATR/BPN Kota Padang disebut menerima saran tersebut dan melakukan pertemuan dengan DF. Dalam pertemuan itu, ATR/BPN menyarankan DF mengajukan kembali permohonan penegasan hak dengan komitmen berkas akan diproses secepat mungkin.
DF mengikuti prosedur yang diarahkan. Berkas kembali melewati pemeriksaan dokumen hingga pengumuman 19 Juli 2024. Namun kepastian penyelesaian tetap tidak datang.
ATR/BPN merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Motto pelayanan "Melayani, Profesional, Terpercaya" semestinya tercermin dalam tindakan nyata, terutama saat warga membutuhkan kepastian atas hak tanahnya.
Dalam administrasi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) mengikat. Di antaranya asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.
Jika memang ada hambatan penerbitan dokumen, ATR/BPN seharusnya memberi penjelasan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. DF memilih menempuh jalur hukum kembali karena penjelasan itu tak kunjung diperoleh.
Saat dikonfirmasi awak media di halaman PTUN Padang, DF menyampaikan kekecewaan mendalam atas proses pelayanan dan ketidakpastian yang dialaminya. Gugatan terbaru ini membuka ruang pengujian terhadap tindakan maupun keputusan administrasi yang dinilai merugikan pemohon.