PADANG — Pemeriksaan terpadu melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Badan Pangan Nasional, Bulog, jajaran dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga kepolisian resor setempat. Petugas menemukan variasi harga pada sejumlah komoditas antardaerah dan antarpedagang.
Selain beras SPHP dan Minyakita, harga beras lokal varietas Anak Daro, Sokan, Solok, dan Sijunjung juga berbeda sesuai wilayah pemasaran. Daging sapi terpantau Rp 139.800–150.100 per kilogram, diikuti variasi harga pada telur ayam dan cabai.
Rentang harga yang dicatat petugas di lapangan menunjukkan selisih cukup lebar antarwilayah. Beras SPHP berada di kisaran Rp 12.200 sampai Rp 13.500 per kilogram. Minyakita bergerak dari Rp 14.400 hingga Rp 17.300 per liter.
Untuk daging sapi, angka terendah Rp 139.800 per kilogram dan tertinggi Rp 150.100 per kilogram. Variasi serupa muncul pada telur ayam dan cabai, meski bahan tidak merinci nominal per komoditas.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro menyatakan pengawasan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi berjalan lancar.
"Pengawasan ini kami lakukan secara terpadu bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terpantau, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar," ujar Kombes Pol Siswantoro.
Polda Sumbar menyatakan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Setiap indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.
Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menambahkan, sinergi lintas instansi diperlukan untuk mengoptimalkan distribusi dan perdagangan pangan agar tidak merugikan masyarakat.
"Melalui kegiatan ini, Polda Sumbar berupaya memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang wajar dan ketersediaan yang terjaga. Kami juga mengimbau para pedagang agar mematuhi ketentuan HET dan HAP yang telah ditetapkan pemerintah," ungkap Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Warga diminta berperan aktif mengawasi peredaran pangan di lingkungan sekitar. Dugaan penyimpangan dapat dilaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.