PADANG — Rincian laporan kemajuan fisik Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memperlihatkan pekerjaan sungai masih didominasi tahap pelaksanaan. Sebanyak 47 lokasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, terdiri dari 12 lokasi rampung dan 35 lokasi masih dikerjakan.
Sisanya, 11 lokasi menjadi kewenangan pemerintah daerah dan seluruhnya belum selesai. Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian agar fungsi sungai pulih sebelum musim hujan.
Kabupaten Tanah Datar mencatat jumlah sasaran penanganan sungai paling besar, yakni 19 lokasi. Tujuh lokasi yang ditangani pemerintah pusat sudah selesai, sedangkan 12 lokasi lain masih dalam pengerjaan.
Kabupaten Agam menyusul dengan 14 lokasi. Sebanyak 12 lokasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan masih diproses, sementara dua lokasi lain ditangani pemerintah daerah dan juga belum rampung.
Pesisir Selatan memiliki delapan lokasi sasaran yang seluruhnya kewenangan pemerintah daerah dan masih berjalan. Kabupaten Solok mencatat tujuh lokasi, semuanya tanggung jawab pemerintah pusat dan masih dikerjakan.
Di Padang Pariaman terdapat tiga lokasi penanganan. Dua lokasi kewenangan pemerintah pusat telah selesai, satu lokasi lain masih berproses. Kabupaten Dharmasraya punya dua lokasi sasaran yang keduanya ditangani pemerintah pusat dan masih berjalan.
Kota Padang mencatat dua lokasi, keduanya kewenangan pemerintah pusat dan sudah selesai. Kota Pariaman memiliki satu lokasi yang juga rampung ditangani pemerintah pusat.
Kabupaten Pasaman memiliki satu lokasi kewenangan pemerintah daerah yang masih diproses, sedangkan Pasaman Barat mencatat satu lokasi kewenangan pemerintah pusat yang masih berlangsung.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyebut 29 dari 33 kementerian dan lembaga telah mengajukan anggaran untuk mendukung percepatan rehab rekon di tiga provinsi terdampak.
“Sementara itu, empat K/L lainnya tidak mengajukan anggaran. Pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Tito.
Anggaran yang telah dialokasikan pada 2026 mencapai hampir Rp30 triliun. Pemerintah juga menyalurkan dukungan melalui Belanja Tidak Terduga dan tambahan Transfer ke Daerah dalam dua tahap atas arahan Presiden.
Kementerian PU diundang memaparkan penggunaan anggaran sekitar Rp21 triliun bagi tiga provinsi. Dana itu untuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan serta pemulihan sarana prasarana, fasilitas umum, normalisasi sungai, irigasi, dan infrastruktur lain.
Tito meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan, dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Langkah tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian warga. Renduk PRRP disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian agenda pemulihan dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Dengan 46 dari 58 lokasi sungai masih dikerjakan, percepatan penyelesaian menjadi kunci memulihkan fungsi sungai sekaligus menekan risiko bencana di daerah terdampak.