PADANG — Dinas Sosial Provinsi Sumbar menyelenggarakan Seminar Nasional Pengusulan Mr Assaat sebagai Pahlawan Nasional. Forum itu menjadi penegasan komitmen Pemprov Sumbar yang selama ini berjalan di balik layar.
Mahyeldi menilai Assaat punya jasa besar dalam perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa. Penjabat Presiden RI itu disebut sebagai pejuang kemerdekaan, politikus, sekaligus negarawan.
Assaat memegang amanah sebagai Penjabat Presiden RI pada 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Periode itu berlangsung saat Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat usai Konferensi Meja Bundar.
Jabatan tersebut menempatkan Assaat sebagai salah satu tokoh kunci menjaga keberlangsungan pemerintahan republik. Latar sejarah itulah yang dinilai Pemprov Sumbar belum sepenuhnya tercatat dalam memori kolektif bangsa.
Hingga saat ini, 17 tokoh asal Sumbar telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Jumlah itu menjadikan Sumbar provinsi dengan Pahlawan Nasional terbanyak di luar Pulau Jawa.
Mahyeldi menyebut capaian tersebut sebagai bukti kontribusi Ranah Minang dalam perjalanan bangsa. Nilai perjuangan para tokoh terdahulu, katanya, harus terus dirawat dan diwariskan ke generasi penerus.
"Ini menunjukkan Sumatera Barat memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Nilai-nilai perjuangan para tokoh terdahulu harus terus kita rawat dan wariskan kepada generasi penerus," ujar Mahyeldi.
Pengusulan Assaat bukan sekadar tanggung jawab moral masyarakat Sumbar terhadap sejarah daerah. Pemprov Sumbar menyebut langkah itu bagian dari pemenuhan ketentuan perundang-undangan tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010. Kedua aturan itu mengatur tata cara pengusulan, penilaian, hingga penetapan gelar Pahlawan Nasional.
Mahyeldi menegaskan, perjuangan ini penting untuk menjaga memori kolektif bangsa. Sejarah dan jasa para tokoh tidak boleh hilang ditelan zaman.
Seminar nasional di Padang menjadi tahap penguatan berkas usulan sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Pemprov Sumbar belum merinci jadwal pasti penyerahan dokumen ke Kementerian Sosial.
Jika disetujui, Assaat akan melengkapi daftar 17 Pahlawan Nasional asal Sumbar yang sudah ada. Penetapan gelar sendiri menjadi kewenangan Presiden berdasarkan hasil kajian tim peneliti dan pengkaji gelar.