PAYAKUMBUH — Tim gabungan lintas sektor menyisir setiap SPBU di Kota Payakumbuh, Kamis (18/6/2026). Sidak dipimpin langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Yasrizal yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas.
Fokus Sidak: Solar Subsidi dan Pertalite
Pengawasan menyasar distribusi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Dua komoditas ini mendapat subsidi negara sehingga penyalurannya harus diawasi ketat.
“Kami turun bersama tim lintas sektor bukan sekadar menjalankan formalitas, tetapi memastikan hak masyarakat ekonomi lemah, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta sektor transportasi publik benar-benar terlindungi,” ujar Yasrizal di sela monitoring.
Modus yang Diincar: Pelangsiran, Barcode Palsu, dan Penimbunan
Yasrizal mengingatkan pengelola SPBU untuk memperketat sistem pelayanan. Ia menyoroti tiga praktik yang kerap terjadi: pelangsiran ke pengecer, penggunaan barcode yang tidak sesuai, hingga penimbunan BBM.
“Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Stok Aman, Antrean karena Lonjakan Permintaan
Sidak juga menemukan fakta di lapangan. Supervisor SPBU 14.262.573 menyebut stok BBM di lokasinya dalam kondisi aman dan distribusi berjalan normal.
“Jika terjadi antrean, umumnya karena peningkatan permintaan masyarakat pada waktu tertentu. Namun secara keseluruhan pasokan tetap lancar,” katanya.
Masyarakat Diminta Ikut Awasi
Pemko Payakumbuh tidak hanya mengandalkan aparat. Yasrizal mengajak warga berperan aktif melaporkan kejanggalan distribusi BBM subsidi di lapangan. Menurutnya, partisipasi publik penting untuk menjaga kelancaran pasokan energi dan menghindari antrean panjang.
“Setiap liter BBM subsidi harus sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu pengawasan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor: TNI-Polri hingga Kejaksaan
Monitoring melibatkan Kodim 0306/50 Kota, Polres Payakumbuh, Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Pengadilan Negeri Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh, serta sejumlah perangkat daerah. Termasuk Bagian Perekonomian Setdako Payakumbuh, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Satpol PP dan Damkar, serta camat se-Kota Payakumbuh.
Melalui pengawasan terpadu ini, Pemko Payakumbuh berharap distribusi BBM subsidi berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses energi yang adil dan merata serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh,” kata Yasrizal.
