PADANG — Aksi unjuk rasa mahasiswa di Sumatra Barat kali ini tidak hanya menyoroti satu persoalan. Setidaknya empat isu strategis daerah diusung dalam demonstrasi yang dipusatkan di depan kantor Gubernur Sumbar itu, Kamis (25/6/2026) siang.
Rumah Dinas Pejadi dan Dana APBD Disorot
Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menyebut massa dari GMNI, HMI, dan BEM SU telah berkumpul di Sekretariat HMI kawasan Hong Tuah sejak pukul 13.00 WIB sebelum bergerak ke titik aksi. Salah satu tuntutan utama yang dibawa adalah relokasi anggaran APBD untuk perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.
“Ada beberapa isu yang kami bawa, mulai dari dana APBD, relokasi anggaran perbaikan rumah dinas, persoalan tambang ilegal, hingga masalah BBM di Sumbar,” kata Maichel saat dikonfirmasi.
Aktivitas Tambang Ilegal dan Distribusi BBM Jadi Sorotan
Selain soal anggaran, mahasiswa juga mendesak pemerintah provinsi untuk serius menangani pertambangan ilegal yang masih marak di sejumlah kabupaten/kota di Sumatra Barat. Aksi ini juga menyoroti distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai belum optimal.
Para demonstran menilai, dua sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan beban ekonomi masyarakat di tingkat tapak. “Kami mendorong adanya transparansi dan penegakan hukum yang tegas,” tegas Maichel.
Mengapa Aksi Ini Berbeda dari Demo Sebelumnya?
Yang membedakan aksi sore ini adalah spektrum tuntutannya yang luas — tidak hanya satu isu, tetapi menggabungkan persoalan fiskal, sumber daya alam, dan energi dalam satu waktu. Ini menunjukkan adanya kesadaran kritis mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang saling terkait.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur Sumbar terkait aksi ini hingga berita diturunkan. Aksi diperkirakan berlangsung hingga menjelang sore hari.
