JAKARTA — Pemprov Sumbar tidak hanya pulang dengan piala, tetapi juga komitmen pendanaan baru. Dalam ajang yang digelar di Auditorium Bank Mega itu, provinsi berjuluk Ranah Minang ini menempati peringkat kedua nasional untuk kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima untuk Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, dan peringkat keempat untuk Inklusi Keuangan Syariah di lingkungan pemerintah provinsi.
Tiga Kategori Sekaligus: Rencana Aksi hingga Sekolah Pelopor
Peringkat kedua nasional di kategori Rencana Aksi Daerah menunjukkan konsistensi Pemprov Sumbar dalam menyusun dan merealisasikan peta jalan ekonomi syariah. Sementara itu, kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah menandai penguatan literasi syariah sejak jenjang pendidikan. Adapun kategori Inklusi Keuangan Syariah menegaskan perluasan akses produk keuangan berbasis syariah bagi masyarakat.
Gubernur Mahyeldi: Ini Motivasi, Bukan Tujuan Akhir
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar piala. Ia mengaitkan capaian itu dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama.
"Alhamdulillah, capaian ini menjadi penyemangat untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Nilai-nilai ekonomi syariah sejatinya selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama," ujar Mahyeldi usai menerima penghargaan.
Ia menambahkan, Pemprov Sumbar tidak memandang penghargaan sebagai tujuan akhir. Pemerintah daerah akan memperluas implementasi ekonomi syariah ke sektor pendidikan, literasi keuangan, penguatan UMKM, hingga pembiayaan pembangunan daerah. "Yang terpenting bukan hanya meraih penghargaan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.
Dukungan KNEKS untuk Sukuk Daerah: Skema Baru Pembiayaan Infrastruktur
Momentum Anugerah Adinata Syariah 2026 juga melahirkan perkembangan strategis. KNEKS secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemprov Sumbar menerbitkan sukuk daerah. Instrumen ini akan menjadi skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sesuai prinsip syariah dan sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau.
Langkah ini dinilai sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama untuk proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Pemprov Sumbar kini terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen pendorong kesejahteraan.
