Anggota DPD RI Irman Gusman meminta Pemerintah Kabupaten Solok mengevaluasi sistem mitigasi bencana pascabanjir bandang di Arosuka, Sumatera Barat. Evaluasi mencakup kesiapsiagaan, koordinasi antarlembaga, hingga pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Bupati Solok Jon Firman Pandu menyebut sekitar 95 persen rumah warga sudah dibersihkan dari lumpur.
SOLOK — Irman Gusman menegaskan banjir bandang di Arosuka harus jadi titik balik perbaikan tata kelola kebencanaan di Kabupaten Solok. Menurutnya, kejelasan kewenangan, ketersediaan sumber daya, dan ketepatan penyaluran bantuan menentukan efektivitas penanganan bencana.
Permintaan evaluasi disampaikan langsung saat kunjungan ke Solok. Irman menyoroti tiga hal utama yang perlu dibenahi: kesiapsiagaan, koordinasi antarlembaga, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Mengapa Evaluasi Mitigasi Mendesak Dilakukan
Irman mengingatkan posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik membuat ancaman gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir bandang datang silih berganti. Sistem mitigasi yang terencana jadi syarat mutlak, bukan pelengkap.
Pengalaman panjangnya dalam penanganan bencana, termasuk tsunami Aceh, jadi dasar penilaian itu. Ia menilai pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu memiliki koordinasi yang kuat dalam menghadapi bencana.
“Bencana ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi upaya mitigasi dan penanganan bencana agar ke depan kesiapsiagaan serta koordinasi antar lembaga semakin baik,” kata Irman di Solok, Sabtu.
Ia juga menyoroti pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana. Evaluasi diharapkan jadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan merumuskan langkah penanganan yang lebih baik.
Banjir Bandang Arosuka Terjadi Usai Kemarau Tiga Bulan
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengungkap kronologi bencana. Banjir bandang melanda kawasan Arosuka setelah wilayah setempat mengalami musim kemarau hampir tiga bulan, lalu diikuti hujan berintensitas tinggi.
Dampaknya meluas ke permukiman warga dan kompleks perkantoran pemerintah. Penanganan darurat dan pembersihan material banjir dilakukan Pemkab Solok bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan berbagai unsur terkait.
Dukungan alat berat, ekskavator, truk, dan sarana operasional lain mempercepat pembersihan kawasan terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan jaringan listrik juga dilakukan untuk mendukung pemulihan aktivitas warga.
95 Persen Rumah Warga Sudah Bersih dari Lumpur
Jon Firman Pandu menyebutkan sekitar 95 persen rumah warga terdampak telah dibersihkan dari lumpur. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian terkait, unsur kebencanaan, relawan, tenaga ahli, dan pihak lain yang membantu penanganan.
Tahapan selanjutnya yang menjadi perhatian pemerintah daerah ialah rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokusnya mencakup penanganan rumah warga yang rusak, pemulihan kawasan perkantoran, serta pengembalian fungsi pelayanan publik agar berjalan optimal.
Dukungan lintas sektor masih diperlukan agar pemulihan pascabencana berlangsung terencana dan berkelanjutan. Pemerintah daerah membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani dampak bencana sesuai kebutuhan di lapangan.
Kunjungan anggota DPD RI tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, perwakilan daerah di tingkat nasional, dan unsur kebencanaan. Pemkab Solok berharap dukungan berbagai pihak terus berlanjut, khususnya untuk perbaikan rumah rusak, pemulihan infrastruktur, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
