SUMATERA BARAT — Penurunan kuota BBM bersubsidi 2027 sebesar 58,5% belum otomatis berarti pasokan Pertalite akan kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kecukupannya bergantung pada selisih harga dan efektivitas pembatasan konsumsi. Pemerintah menetapkan alokasi kumulatif sebesar 20,09 juta kiloliter, sementara desain kebijakan Pertalite masih menjadi penentu penilaian kebutuhan tahun depan.
Pemerintah mengalokasikan kuota Solar sebanyak 19 juta kiloliter pada 2027, menurut angka yang diberitakan Bloomberg Technoz. Besaran alokasi Solar perlu dibaca bersama perubahan pagu sepanjang 2026 agar perbandingannya tidak hanya bertumpu pada angka awal tahun.
Kuota Solar Naik dari Pagu Awal, Turun dari Alokasi Tambahan
Kuota Solar 2027 lebih tinggi dibandingkan pagu awal 2026 sebesar 18,64 juta kiloliter. Namun, alokasi Solar 2026 baru saja ditambah menjadi 20,27 juta kiloliter pada November.
Artinya, arah perubahan bergantung pada angka pembanding yang digunakan. Dibandingkan pagu awal, alokasi tahun depan meningkat. Jika dibandingkan kuota setelah penambahan, volumenya lebih rendah.
Perbedaan tersebut membuat penurunan kuota kumulatif tidak bisa dibaca sebagai pemangkasan dengan besaran yang sama untuk setiap jenis BBM. Solar justru memiliki perubahan alokasi yang berbeda dari gambaran total.
- Kuota kumulatif BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, pada 2026: 48,43 juta kiloliter.
- Kuota kumulatif pada 2027: 20,09 juta kiloliter.
- Penurunan kuota kumulatif: 28,34 juta kiloliter atau 58,5%.
- Pagu awal Solar 2026: 18,64 juta kiloliter.
- Kuota Solar setelah penambahan pada November: 20,27 juta kiloliter.
- Kuota Solar 2027: 19 juta kiloliter.
Kecukupan Pertalite Belum Bisa Dinilai dari Penurunan Kuota
Bagi pengguna Pertalite, pertanyaan utamanya adalah apakah alokasi tahun depan mampu memenuhi konsumsi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perubahan kuota belum cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Menurut Yusuf, perubahan alokasi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite tidak serta-merta mengisyaratkan kekurangan pasokan. Penilaian terutama untuk Pertalite masih membutuhkan kejelasan kebijakan.
“Selama desain kebijakan Pertalite untuk tahun depan belum ditetapkan, kecukupan kuotanya belum dapat dinilai secara objektif,” ujar ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bloomberg Technoz, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan Yusuf menempatkan desain kebijakan sebagai dasar penilaian, sebelum menarik kesimpulan tentang potensi kekurangan. Angka kuota menunjukkan volume yang dialokasikan, tetapi belum menjawab kecukupannya terhadap konsumsi dalam pengaturan yang akan berlaku.
Selisih Harga dan Pembatasan Menentukan Kebutuhan
Yusuf menyebut disparitas harga hingga efektivitas kebijakan pembatasan sebagai faktor yang sangat menentukan kecukupan volume BBM bersubsidi 2027. Karena itu, penurunan alokasi perlu dibaca bersama pengaturan konsumsi.
Besaran kuota dan efektivitas pembatasan merupakan dua bagian dari penilaian yang sama. Mengacu pada pandangan Yusuf, pembahasan kecukupan pasokan belum lengkap apabila hanya membandingkan total alokasi antartahun.
Untuk konsumen, angka penurunan 58,5% belum menjadi kepastian bahwa Pertalite akan sulit diperoleh. Kejelasan desain kebijakan Pertalite menjadi informasi berikutnya yang diperlukan untuk menilai apakah kuota 2027 mencukupi kebutuhan.