PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta seluruh kepala daerah segera memeriksa aliran sungai di wilayah masing-masing dan membersihkan material yang berpotensi menyumbat arus air. Langkah ini diambil setelah rangkaian banjir bandang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar selama dua tahun terakhir.
Gubernur Mahyeldi menyatakan susur sungai tidak boleh berhenti pada pemantauan kondisi air. Jika ditemukan pohon tumbang atau tumpukan kayu yang menghambat aliran, pemerintah daerah diminta langsung menanganinya.
Evaluasi sejumlah kejadian banjir bandang menunjukkan material kayu dari kawasan hulu menjadi salah satu sumber bahaya yang perlu diwaspadai. Pohon tumbang yang menumpuk dapat membentuk sumbatan pada badan sungai.
Saat hujan deras mengguyur, tekanan air bisa meruntuhkan sumbatan itu sekaligus membawa lumpur, batu, dan kayu dalam jumlah besar ke kawasan permukiman di hilir. Kondisi inilah yang disebut Mahyeldi sebagai bendung alami yang sewaktu-waktu dapat jebol.
"Pertama, mengumumkan susur sungai. Tujuannya untuk memastikan bahwa sungai-sungai tidak ada genangan-genangan air sehingga memang airnya pasti akan mengalir ketika curah hujan tiba," ujar Mahyeldi.
Dia menegaskan pemerintah daerah harus turun langsung mengecek titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi penumpukan material.
"Jadi, harus dipastikan lagi dalam upaya susur sungai, cek ke lokasi, kalau ada pohon-pohon tumbang yang menumpuk, ditebang, agar tidak terjadi hambatan," kata dia.
Bencana terbaru terjadi di kawasan perkantoran Kabupaten Solok. Banjir bandang di lokasi itu menyebabkan dua orang meninggal dunia dan ratusan warga terpaksa mengungsi.
Peristiwa tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Sumbar mempercepat langkah mitigasi sebelum musim hujan puncak datang. Pemerintah daerah diminta memastikan jalur aliran air tetap terbuka sekaligus mengidentifikasi titik rawan yang bisa menimbulkan bahaya saat hujan intensitas tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno turut menyoroti potensi cuaca ekstrem dan kondisi hidrometeorologi yang meningkatkan risiko bencana. Saat mengunjungi Kabupaten Solok, ia menyebut hujan beberapa jam saja sudah memicu banjir dengan konsekuensi serius.
"Ini baru curah hujan beberapa jam saja dampaknya sudah seperti ini, apalagi nanti saat memasuki musim hujan dan La Nina awal tahun depan. Potensi risikonya bisa dua kali lipat lebih berat. Karena itu, susur sungai harus segera dilakukan," ujar Pratikno.
Peringatan itu membuat penanganan kawasan hulu masuk agenda utama mitigasi bencana di Sumbar. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya merespons setelah banjir terjadi, tetapi menghilangkan potensi bahaya sebelum hujan ekstrem datang.
Pratikno menekankan penanganan jangka pendek selama masa tanggap darurat tetap menjadi prioritas. Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, distribusi logistik, dan penanganan pengungsi harus berjalan optimal.
Di sisi lain, mitigasi di bagian hulu dilakukan bersamaan. Pemerintah kabupaten dan kota tidak cukup hanya menunggu laporan warga, tetapi perlu memeriksa langsung kondisi sungai di wilayah masing-masing.
Bagi Sumatera Barat, susur sungai kini menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Pemeriksaan kondisi sungai, pembersihan material penghambat, dan kesiapan menghadapi musim hujan menjadi pekerjaan yang harus tuntas sebelum debit air kembali naik.