SUMATERA BARAT — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir 2026 di tengah gejolak harga minyak dunia. Jaminan itu disampaikan saat muncul fenomena peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi yang memicu antrean di sejumlah SPBU. Pemerintah kini menata distribusi agar pasokan tetap lancar dan keterlambatan pengiriman tidak terulang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat perubahan pola konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat. Pengguna BBM nonsubsidi berangsur beralih ke produk bersubsidi setelah harga BBM nonsubsidi menyesuaikan dinamika harga minyak dunia, sementara harga BBM subsidi dipertahankan.
Peralihan itu membuat permintaan BBM subsidi meningkat. Antrean kendaraan muncul di sejumlah SPBU di beberapa daerah. Pemerintah menyatakan sedang menata distribusi untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
Bahlil Lahadalia mengatakan perkembangan harga minyak dunia menjadi salah satu topik yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memutuskan mempertahankan kebijakan subsidi energi di tengah harga minyak global yang bergerak fluktuatif.
"Harga energi yang semakin hari fluktuatif sekali, dinamis, kemudian kepastian subsidi. Dan kita dapat pastikan bahwa subsidi sampai dengan akhir tahun, harga BBM tidak akan naik," jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/10/2026).
Kebijakan tersebut mencakup BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Pemerintah menilai stabilitas harga BBM subsidi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut pengendalian inflasi menjadi pertimbangan utama. Menurut dia, BBM subsidi, solar, dan bensin harus dijaga di harga tetap.
"Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan," ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dipantau dari kanal resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10/2026).
Laode menambahkan, kebijakan itu juga mempertimbangkan kebutuhan nelayan dan petani yang bergantung pada BBM untuk aktivitas produksi. "Karena ini (BBM bersubsidi) adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani," kata dia.
Peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi membuat pengaturan distribusi menjadi semakin penting. Pemerintah berupaya mencegah antrean di SPBU meluas dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Bahlil memastikan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi tetap tersedia dan proses pengiriman dapat dilakukan. "Ini kita lagi tata agar keterlambatan pengiriman tidak terjadi lagi," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjamin kepastian harga BBM subsidi di tengah meningkatnya risiko geopolitik global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.
Harga BBM bersubsidi yang dipastikan tetap hingga akhir tahun membuat pemerintah menghadapi tantangan lain, yakni menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di lapangan. Pengguna yang berhak membeli BBM subsidi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk pendaftaran kendaraan untuk pembelian Pertalite dan Biosolar sesuai regulasi Kementerian ESDM.
Masyarakat yang menemukan antrean tidak wajar, dugaan penimbunan, atau penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan dapat melapor ke kanal pengaduan resmi Kementerian ESDM. Waspadai pihak yang menawarkan jasa pengurusan pendaftaran BBM subsidi dengan biaya tertentu karena pendaftaran resmi tidak dipungut biaya.