SUMATERA BARAT — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap penggodokan dan belum diputuskan. Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung kebijakan itu begitu pemerintah resmi menetapkannya. Kepastian mekanisme pembatasan menjadi kunci sebelum aturan ini bisa dijalankan.
"Itu masih di-exercise. Nanti kalau sudah pasti baru kita putuskan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan pembatasan Pertalite. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyebut perusahaan masih menunggu opsi resmi yang akan dipilih pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
"Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah," ujar Robert kepada wartawan di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/9).
Pertamina juga memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, termasuk BPH Migas, dalam menyiapkan penerapan kebijakan tersebut.
Wacana pembatasan ini mencuat setelah Bahlil bertemu Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyampaikan pemerintah tengah membenahi ketepatan data warga yang masuk kategori desil 9 dan 10, menyusul keberatan publik atas kriteria penerima BBM subsidi jenis Pertalite.
Sejumlah warga merasa keberatan lantaran dimasukkan ke kelompok desil 9 maupun 10, padahal kapasitas finansial mereka dinilai tidak mencerminkan batas kemampuan ekonomi kelompok tersebut. Perbaikan data menjadi syarat utama agar kebijakan tidak salah sasaran.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Jika pembatasan diberlakukan, kelompok rumah tangga berpenghasilan tinggi masuk daftar yang tidak lagi bisa membeli Pertalite di SPBU. Konsumen di segmen ini perlu bersiap beralih ke Pertamax atau jenis BBM nonsubsidi lain, yang harganya lebih tinggi per liter.
Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kepastian kriteria desil menjadi hal yang ditunggu. Kesalahan pemetaan data berpotensi memukul daya beli kelompok yang sebenarnya masih berhak menerima subsidi energi.
Pemerintah belum membeberkan tenggat kapan keputusan final akan diambil. Bahlil hanya memastikan bahwa mekanisme pembatasan baru akan diumumkan setelah seluruh opsi selesai dikaji bersama kementerian dan lembaga terkait.