SUMATERA BARAT — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menargetkan laba konsolidasi menembus Rp360 triliun pada 2026, dengan perkiraan setoran dividen ke kas negara di kisaran Rp150 triliun hingga Rp200 triliun. Target itu menanjak dari realisasi laba bersih Rp325,5 triliun pada 2025 yang sudah melonjak 75,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Bagi investor BUMN, angka tersebut menjadi sinyal seberapa agresif negara mendorong arus kas perusahaan pelat merah.
Mandat Danantara tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi itu menugaskan lembaga ini mengalokasikan investasi ke proyek strategis pembangunan nasional dan pelayanan publik, tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBN.
Hingga akhir 2026, Danantara memimpin konsolidasi aset delapan BUMN utama. Daftarnya mencakup PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), hingga PT Pertamina (Persero).
Managing Director Development Investment Danantara Development Management Fund (DDMF) M Rachmat Kaimuddin memaparkan arah investasi lembaga. Strategi itu bertumpu pada tiga sektor prioritas ditambah satu pilar pembangunan ekosistem keuangan.
"Filosofinya sesuai Perpres 28/2026, BPI Danantara ditugaskan berinvestasi pada hal-hal yang berfokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik. Strategi kita ada empat, tiga sektor prioritas dan satu lagi pembangunan ekosistem keuangan," ujar Rachmat di Sequis Tower, Jakarta Selatan, Selasa (13/10).
Pilar kedaulatan energi diarahkan ke proyek yang mampu menekan impor minyak dan liquefied petroleum gas (LPG). Kedua komoditas itu selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.
Pada pilar infrastruktur, Danantara mengincar proyek perlindungan pesisir seperti Giant Sea Wall, program perumahan rakyat, dan konektivitas. Sektor industrialisasi difokuskan pada pembentukan rantai pasok kendaraan listrik lokal, agar Indonesia tidak berhenti sebagai pasar impor EV.
Operasional Danantara dibagi ke dua lengan. Danantara Asset Management (DAM) mengelola BUMN komersial, sementara DDMF berperan sebagai akselerator sekaligus investor proyek pembangunan.
DDMF diposisikan sebagai penjembatan proyek berdampak sosial-ekonomi tinggi yang belum ramah skema perbankan atau dinilai terlalu berisiko bagi swasta murni. Rachmat menyebut tugas utama lengan ini adalah menyusun struktur dan melakukan de-risking.
"Tujuannya DDMF diminta ke situ karena tugas kita untuk mencoba struktur dan membuat proses de-risking supaya dukungan pemerintahnya itu kalau bisa dioptimalisasi. Jadi enggak usah kalau bisa enggak gede, enggak usah gitu ya kira-kira, dioptimalisasi," tuturnya.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai konsolidasi BUMN dan inisiasi Proyek Strategis Nasional sudah berjalan. Namun, dibandingkan total potensi aset yang dikelola, porsi eksekusi Danantara masih terbatas.
"Dari sisi kapasitas yang dimiliki Danantara, saat ini yang mulai berjalan baru 20 persen saja. Danantara belum menggunakan kapasitas besarnya secara maksimal yang berpeluang mendorong kapasitas perekonomian nasional lebih besar," tutur Herry.
Ia menyoroti belum lahirnya desain industri strategis utuh, misalnya pada ekosistem logistik nasional, pertambangan, dan perkebunan. Skema de-risking dan co-investment dinilai positif untuk menarik modal, tetapi mitigasi risiko pada proyek penugasan tertentu perlu dijaga.
"Pada proyek waste to energy misalnya, harga listrik yang dihasilkan dengan harga US$0,2 atau sekitar Rp3.500 per kWh ini sangat mahal, karena saat ini, harga listrik termahal kita sekitar Rp1.700 per kWh. Jangan sampai kelak jadi beban APBN, karena PLN tidak mampu menjual dengan harga pasar," tegas Herry.
Danantara tercatat merampingkan sekitar 290 anak-cucu usaha BUMN yang tumpang tindih. Herry menilai langkah itu berpotensi mendongkrak efisiensi, tetapi eksekusinya di lapangan terbilang lambat, terutama di sektor BUMN karya dan perhotelan.
Catatan lain menyangkut transparansi. Herry menilai Danantara belum memenuhi standar SWF internasional (Santiago Principles) karena belum mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi tahunan. Kebijakan penarikan dividen BUMN yang terlalu tinggi juga berisiko menekan fleksibilitas arus kas entitas.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengingatkan agar pemerintah tidak mengacaukan penggalangan modal murni dengan sekadar pemindahan risiko fiskal. Menurutnya, pengurangan beban APBN baru benar-benar terjadi bila Danantara mampu mengoptimalkan aset dan menghasilkan keuntungan berkelanjutan.