PADANG — Zigo Rolanda menegaskan seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat sepakat proyek Flyover Sitinjau Lauik harus rampung tepat waktu. Kesepakatan itu mencakup pemerintah kota, provinsi, hingga balai, dengan catatan mitigasi dampak lingkungan berjalan seiring pekerjaan fisik.
Menurut Zigo, dampak konstruksi terhadap air baku perlu dibahas lintas instansi. Fokusnya mengantisipasi peningkatan kekeruhan air sungai yang menjadi sumber pasokan Perumda Air Minum Kota Padang.
PT Hutama Karya disebut telah memasang sediment trap atau perangkap sedimen di kawasan proyek. Zigo mendorong pelaksana menambah kolam penampungan di sekitar lokasi penggalian agar lumpur tidak langsung mengalir ke sungai.
Permintaan itu terutama ditujukan menjelang musim hujan. "Semua stakeholder yang ada di Sumatera Barat, mulai dari tingkat kota, provinsi, sampai balai, mempunyai kepentingan untuk bersepakat bagaimana pengerjaan flyover Sitinjau Lauik ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu," kata Zigo.
Jika tingkat kekeruhan air atau Nephelometric Turbidity Unit (NTU) meningkat akibat pekerjaan fisik, pelaksana berkomitmen memberi dukungan tambahan kepada Perumda Air Minum Kota Padang. Dukungan berbentuk subsidi bahan kimia untuk penjernihan air serta penyediaan alat gantry untuk membantu pembersihan.
Sekda Kota Padang Raju Minropa menyebut kunjungan tersebut sekaligus mengevaluasi perkembangan proyek. Pemko Padang memfokuskan perhatian pada percepatan pembebasan lahan tahap kedua yang mencakup tujuh persil tanah.
Proses pembebasan lahan masih berjalan pada tahapan penetapan lokasi. "Yang pertama tentang pembebasan lahan untuk tahap dua di tujuh persil tanah. Ini masih dalam proses penetapan lokasi. Kita berharap tidak ada kendala ataupun hambatan di tahapan yang akan kita laksanakan," ujar Raju.
Selain pembebasan lahan, Pemko Padang menyoroti pengamanan intake atau bangunan pengambilan air baku PDAM. Pengamanan itu diperlukan agar pasokan air tetap stabil selama proyek berlangsung.
Pembangunan flyover di jalur lintas Sumbar itu menuntut keseimbangan antara percepatan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Air bersih bagi pelanggan PDAM Padang menjadi variabel yang tidak boleh diabaikan selama penggalian berlangsung.
Evaluasi bersama DPR, Pemko Padang, dan PT Hutama Karya diharapkan memastikan target proyek tetap tercapai. Pengawasan berlanjut pada tahapan pembebasan lahan dan pengelolaan sedimen di kawasan hulu sungai.