Mensos Sebut Akurasi Data Kunci Bansos Tepat Sasaran, Cek Status via cekbansos.kemensos.go.id

Penulis: Irwansyah Hakim  •  Senin, 02 November 2026 | 05:05:01 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akurasi data sebagai kunci penyaluran bansos tepat sasaran.

SUMATERA BARAT — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akurasi dan pemutakhiran data menjadi penentu utama agar bantuan sosial sampai ke keluarga miskin yang benar-benar berhak. Sistem perlindungan sosial digital yang diuji coba di Banyuwangi pada 2025 mulai diterapkan nasional pada 2026, memakai biometrik dan kecerdasan artifisial. Penerima manfaat yang datanya belum mutakhir berisiko bantuannya salah sasaran atau bahkan dicabut.

Kementerian Sosial menempatkan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai syarat utama penyaluran bansos. Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, usai kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026) malam.

Menurut Mensos, seluruh program perlindungan sosial bergantung pada data yang akurat. Tanpa itu, bantuan untuk masyarakat miskin, anak terlantar, hingga program rehabilitasi dan pemberdayaan berisiko salah alamat.

Sistem Digital Pakai Biometrik dan AI

Pemerintah telah membangun sistem perlindungan sosial digital yang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026. Sistem ini tidak hanya memakai identitas nama dan alamat (by name by address), tetapi juga pengenalan wajah (face recognition) atau biometrik.

Kecerdasan artifisial (AI) di dalamnya terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah untuk memetakan profil penerima maupun calon penerima bantuan. Tujuannya memastikan bantuan hanya menyasar warga yang memenuhi kriteria.

"Dengan data yang akurat itu kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal," kata Gus Ipul.

Syarat Penerima dan Validasi Data

Kriteria utama penerima adalah keluarga yang terdata dalam DTKS dan lolos validasi bersama pemerintah daerah serta Badan Pusat Statistik (BPS). Pemutakhiran data melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, perangkat desa, hingga pengurus RT dan RW.

Kementerian Sosial juga menelusuri penerima yang memiliki tabungan di atas Rp50 juta sebagai bagian dari evaluasi. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah menerima bansos telah terdata melalui validasi bersama.

Penerapan sistem digital membutuhkan pendampingan karena belum seluruh masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa dengan layanan digital. Pemerintah daerah, perangkat RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, dan pendamping sosial diterjunkan membantu warga mengakses layanan.

Cara Cek Status Penerima

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bansos secara mandiri melalui kanal resmi Kementerian Sosial. Informasi lengkap mengenai prosedur dan jadwal pencairan dapat diakses melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.

  1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id atau unduh aplikasi Cek Bansos.
  2. Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP.
  3. Isi nama lengkap sesuai KTP, lalu masukkan kode verifikasi yang tertera.
  4. Klik "Cari Data" untuk melihat status sebagai penerima manfaat.

Warga yang namanya belum terdata dapat mengajukan usulan ke pemerintah desa atau kelurahan untuk dimasukkan ke DTKS. Usulan itu diverifikasi berjenjang sebelum divalidasi bersama BPS.

Pembiayaan Bansos Dibagi per Desil

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyebut skema pembiayaan berdasarkan desil kesejahteraan berpotensi meringankan beban APBD kabupaten. Desil 1-4 ditanggung pemerintah pusat, desil 5-6 pemerintah kabupaten, dan desil 7-8 pemerintah provinsi.

"Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat," kata Bupati.

Pemerintah daerah berharap sistem yang terintegrasi lintas institusi mampu menekan tingkat kesalahan data hingga maksimal 3 persen. Banyumas juga diharapkan kembali meraih cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) setelah sempat turun akibat pemutakhiran data berbasis desil kesejahteraan.

Waspadai Calo dan Pungli

Kementerian Sosial menegaskan penyaluran bansos tidak dipungut biaya apa pun. Warga yang menemui permintaan uang oleh oknum, janji percepatan pencairan, atau pengubahan data dengan imbalan sebaiknya melapor ke kanal pengaduan resmi Kemensos.

Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa, dinas sosial setempat, atau kanal pengaduan Kementerian Sosial. Pastikan seluruh informasi pencairan dicek hanya lewat laman dan aplikasi resmi agar tidak terjebak penipuan.

Reporter: Irwansyah Hakim
Sumber: voi.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top