Pemkot Bukittinggi Usulkan BPBD Lewat Ranperda, 97 Bencana Tercatat Sepanjang 2024

Penulis: Irwansyah Hakim  •  Sabtu, 14 November 2026 | 05:01:01 WIB
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyerahkan dokumen Ranperda pembentukan BPBD dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi.

BUKITTINGGI — Rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi menjadi forum resmi masuknya usulan pembentukan BPBD, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Ramlan Nurmatias. Dokumen Ranperda itu mengatur pendirian perangkat daerah baru dengan fokus khusus pada penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Langkah tersebut bukan tanpa dasar. Catatan kejadian sepanjang 2024 memperlihatkan 97 peristiwa bencana di wilayah Bukittinggi. Rinciannya: 46 banjir, 41 cuaca ekstrem, lima tanah longsor, tiga puting beliung, dan dua gempa bumi.

Banjir dan Cuaca Ekstrem Mendominasi 87 dari 97 Kejadian

Dua jenis bencana mendominasi hampir seluruh catatan: banjir dan cuaca ekstrem menyumbang 87 kejadian. Sisanya tersebar pada tanah longsor, puting beliung, dan gempa bumi.

Bagi Ramlan, pola itu menunjukkan ancaman bencana butuh penanganan yang lebih terarah. Kelembagaan khusus dinilai perlu agar koordinasi lintas sektor berjalan efektif, dari tahap pencegahan sampai penanganan darurat.

"Pembentukan BPBD merupakan upaya menghadirkan kelembagaan yang memiliki fokus dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," kata Ramlan dalam rapat paripurna tersebut.

Payung Hukum: UU Penanggulangan Bencana hingga Rekomendasi Gubernur

Secara regulasi, pembentukan BPBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025. Rencana ini juga telah mendapat rekomendasi Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Proses harmonisasi Ranperda bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat sudah dilaksanakan pada 6 November 2026. Tahapan itu menjadi bagian penyempurnaan regulasi sebelum pembahasan lebih lanjut di DPRD.

BPBD Dirancang Tipe C, Belanja Pegawai Jadi Pertimbangan

Pemko Bukittinggi merancang BPBD dengan klasifikasi perangkat daerah Tipe C. Susunan organisasinya mengedepankan efisiensi, tidak terlalu besar, tetapi tetap mampu menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana secara optimal.

Ramlan menegaskan pembentukan perangkat daerah baru harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja pegawai Pemko Bukittinggi saat ini telah mencapai 43 persen, sehingga perencanaan kelembagaan mesti cermat agar tidak menambah tekanan terhadap APBD.

Di sisi lain, kebutuhan sistem penanggulangan bencana yang kuat tetap tidak bisa diabaikan. Dengan luas wilayah sekitar 24,173 kilometer persegi dan penduduk 143.595 jiwa, Bukittinggi membutuhkan mekanisme penanganan bencana yang cepat, terintegrasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemetaan Risiko hingga Edukasi Warga Jadi Target BPBD

Melalui pembentukan BPBD, Pemko Bukittinggi menargetkan penguatan sejumlah aspek kebencanaan. Mulai dari pemetaan potensi risiko, mitigasi, edukasi masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan, hingga koordinasi penanganan saat bencana terjadi.

Lembaga itu nantinya diharapkan menjadi pusat koordinasi menghadapi berbagai kemungkinan bencana, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat. Setiap ancaman diharapkan dapat diantisipasi lebih dini, dan setiap kejadian ditangani cepat serta terkoordinasi.

Reporter: Irwansyah Hakim
Sumber: lintastiga.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top