LUBUK SIKAPING — Pelaksana Harian Kepala Kejari Pasaman Riki Supriadi menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan terhadap perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kegiatan berlangsung di halaman kantor kejaksaan dan dihadiri Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe, Ketua DPRD Pasaman Nelfri Asfandi, serta unsur Forkopimda.
Rincian 16 Perkara Narkotika dan 10 Pidana Umum
Riki merinci, dari 16 perkara narkotika, sebanyak 10 perkara merupakan jenis ganja dan enam perkara jenis sabu. Adapun 10 perkara tindak pidana umum meliputi satu perkara pertambangan emas ilegal, satu penggelapan, dua pencurian, dua penganiayaan, satu pembunuhan, dan tiga pencabulan.
"Untuk 16 perkara narkotika, terdiri atas 10 perkara narkotika jenis ganja dan enam perkara narkotika jenis sabu," jelas Riki dalam sambutannya.
Pemusnahan Bertahap Imbas Kabut Asap Karhutla
Proses pemusnahan barang bukti tidak dilakukan sekaligus. Kejari Pasaman memilih membakar barang bukti secara bertahap karena mempertimbangkan kondisi cuaca dan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Mengingat kondisi cuaca dan kabut asap akibat karhutla, pemusnahan barang bukti melalui pembakaran kami lakukan secara bertahap," ujar Riki.
Di kesempatan yang sama, Riki mengimbau masyarakat menjauhi narkotika dan tidak terlibat penyalahgunaannya. Menurutnya, narkotika merusak masa depan sekaligus memunculkan persoalan hukum dan sosial.
Wabup Sebut Eksekusi Bagian Penting Penegakan Hukum
Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe menyampaikan apresiasi kepada Kejari Pasaman beserta seluruh jajaran. Ia menegaskan pemusnahan barang bukti bukan kegiatan seremonial, melainkan tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Pemusnahan barang bukti pada hari ini bukan merupakan kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi bagian penting dari rangkaian penegakan hukum," ungkap Parulian.
Menurut Parulian, pemusnahan bertujuan memastikan barang yang berkaitan dengan tindak pidana tidak kembali disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Pemerintah Kabupaten Pasaman memandang penegakan hukum sebagai unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap sinergi kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus diperkuat. Menciptakan Kabupaten Pasaman yang aman dan kondusif, kata dia, tidak bisa dilakukan satu instansi saja.
"Mari bersama-sama membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, serta menciptakan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ketertiban, dan keadilan," tutup Parulian.