PADANG — BPK Perwakilan Sumatera Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk LKPD Kota Pariaman tahun anggaran 2025 kepada Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di Padang, Jumat. Dalam laporan tersebut, BPK kembali memberikan opini WTP, menjadikan Pariaman sebagai salah satu daerah di Sumbar dengan konsistensi pengelolaan keuangan terbaik.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, opini WTP yang diraih untuk LKPD 2025 merupakan yang ketiga belas kalinya bagi Kota Pariaman.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pariaman kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Ini adalah capaian ketiga belas kami,” katanya di sela-sela acara penyerahan LHP di Padang.
Opini WTP dari BPK menegaskan bahwa LKPD yang disusun Pemkot Pariaman telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektif dalam pengendalian internal, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak ditemukan salah saji material dalam laporan keuangan daerah tersebut.
Yota Balad menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti komitmen Pemkot Pariaman dalam menyelenggarakan anggaran daerah secara profesional dan berkualitas. “Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menyelenggarakan anggaran daerah secara profesional dan berkualitas,” tegasnya.
Dari total 13 kali meraih WTP, sebanyak sepuluh kali diraih secara berturut-turut sejak tahun 2015. Konsistensi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkot Pariaman berjalan stabil dan terus membaik dari tahun ke tahun.
Pencapaian ini juga menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Sumatera Barat dalam hal transparansi dan akuntabilitas fiskal. BPK Perwakilan Sumbar, melalui Kepala Perwakilan Sudarminto, menyerahkan langsung LHP Kota Pariaman kepada Wali Kota.
Penyerahan LHP berlangsung di lantai empat Aula Gedung BPK-RI Perwakilan Sumbar, Padang. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman, serta sejumlah pejabat terkait yang mendampingi Wali Kota.
Meskipun opini WTP lebih menekankan pada aspek administrasi dan akuntansi, dampaknya terhadap masyarakat cukup signifikan. Pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan memungkinkan program-program pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif tanpa risiko penyimpangan anggaran. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap tata kelola pemerintahan di Pariaman.
Pemkot Pariaman berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Dengan raihan WTP ke-13 ini, pemerintah daerah diharapkan terus menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.