SUMATERA BARAT — Kekhawatiran itu disampaikan Fidan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Rabu (17/6/2026), di Moskow. Ia secara khusus menyoroti eskalasi serangan yang tidak hanya menyasar wilayah belakang garis depan, tetapi juga mengancam keselamatan navigasi di Laut Hitam.
"Eskalasi baru-baru ini dalam perang Ukraina dan bahaya perluasan geografisnya merupakan sumber kekhawatiran serius," kata Fidan. "Secara khusus, peningkatan serangan terhadap target di belakang garis depan dan serangan yang mengancam keselamatan navigasi di Laut Hitam berdampak pada kepentingan pihak ketiga. Oleh karena itu, beberapa langkah deeskalasi diperlukan," imbuhnya.
Pernyataan Fidan muncul sehari setelah rentetan serangan rudal dan drone Rusia menewaskan 11 orang di berbagai wilayah Ukraina. Sebuah katedral di pusat Kota Kyiv juga rusak parah dalam gempuran tersebut. Ukraina membalas dengan menyerang kilang minyak di pinggiran Moskow, yang menurut Kyiv merupakan sumber pendanaan vital bagi mesin perang Rusia.
Turki sendiri telah beberapa kali menjadi tuan rumah perundingan antara delegasi Rusia dan Ukraina. Namun, hingga kini belum ada satu pun putaran pembicaraan yang menghasilkan terobosan berarti untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan ratusan ribu jiwa dan menghancurkan sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina.
Kebuntuan diplomatik terjadi karena Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berpegang pada tuntutan teritorial dan politik garis keras. Kyiv menilai tuntutan tersebut sama saja dengan permintaan menyerah. Putin juga dinilai kerap menolak permintaan untuk bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Di sisi lain, sekutu Ukraina yang tergabung dalam KTT G7 di Prancis, Selasa (16/6/2026), kembali mendesak diakhirinya perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara khusus meminta Moskow untuk "membuat kesepakatan" guna menghentikan pertempuran yang telah menjadi konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.
Invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 telah memicu krisis kemanusiaan parah. Jutaan orang terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka, sementara puluhan ribu warga sipil dilaporkan tewas. Infrastruktur kota-kota di Ukraina timur dan selatan luluh lantak akibat pertempuran yang tak kunjung reda.
Di tengah situasi ini, tawaran mediasi Turki menjadi secercah harapan. Ankara selama ini berhasil menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak, Moskow dan Kyiv, sehingga dinilai sebagai calon mediator yang kredibel. Namun, tanpa perubahan sikap fundamental dari para pemimpin yang bertikai, jalan menuju perdamaian masih terjal dan panjang.