SUMATERA BARAT — Angka 40,6 pada skala 30-49,9 menunjukkan bahwa hampir separuh provinsi di Indonesia masih berjuang dengan akses dan kualitas literasi dasar. Kepala Perpustakaan Nasional E Aminudin menyebut pemerintah daerah sebagai ujung tombak, karena pembangunan budaya baca pada dasarnya berlangsung di tingkat lokal.
Dalam keterangannya, Jumat (19/6), Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie menekankan bahwa program peningkatan literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. "Upaya pemerintah pusat harus didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat," ujarnya.
Menurut Rerie, persoalan utama literasi di Indonesia bukan semata ketiadaan minat baca. Ia menyoroti rendahnya tingkat ketersediaan dan keterjangkauan akses terhadap bahan bacaan yang bermutu sebagai masalah struktural yang harus segera diatasi dengan langkah nyata.
Rerie mendorong agar layanan perpustakaan dapat menjangkau hingga ke desa-desa. Perpustakaan, tegasnya, harus bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat, bukan sekadar tempat menyimpan buku. "Sinergi antara para pihak terkait harus diperkuat dengan aksi nyata," sambungnya.
Selain infrastruktur, Rerie meminta dinas pendidikan mengintegrasikan pengajaran pengembangan literasi ke dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler di institusi pendidikan. Langkah ini dinilai krusial untuk membangun ekosistem baca sejak dini.
"Saat ini, momentum untuk bergerak. Bangsa ini butuh generasi yang cerdas dan berkarakter, dan itu dimulai dari kemampuan literasi," kata Rerie.
Sementara itu, data Perpusnas mencatat Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) nasional berada di angka 54,80, masuk kategori sedang pada skala 40,1-60. Angka ini menunjukkan bahwa minat baca sebenarnya tidak rendah, tetapi belum terkonversi menjadi kecakapan literasi yang optimal.
Rerie menekankan bahwa catatan-catatan tersebut harus dijawab dengan penguatan kolaborasi multipihak secara masif dan berkelanjutan. Ia mendorong agar peran daerah diperkuat dalam membangun kecakapan literasi dan pengembangan budaya baca di Tanah Air.
Sebelumnya, dalam acara bedah buku 'Literasi di Daerah Realitas dan Strategi Kebijakan Perpustakaan Daerah' pada Kamis (18/6), Kepala Perpusnas E Aminudin menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis. Menurutnya, pembangunan kecakapan literasi dan pengembangan budaya baca berlangsung di daerah, sehingga pemda harus menjadi motor penggerak utama.