SUMATERA BARAT — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Pengungkapan itu disampaikan dalam pidato Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Menurut Presiden, saat mulai menjabat ia baru mengetahui jumlah BUMN mencapai lebih dari seribu perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 240 unit telah ditutup karena tidak memberikan keuntungan sama sekali.
"Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyoroti beban keuangan negara akibat perusahaan-perusahaan tersebut. Sebab, negara tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar meskipun perusahaan merugi. Seorang direksi atau komisaris bisa menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih.
Presiden menegaskan langkah penataan ini telah membuahkan hasil signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghematan yang diperoleh disebut mencapai triliunan rupiah.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," kata Prabowo.
Pernyataan ini disampaikan Presiden di hadapan para kiai dan pengurus NU. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan alasan gaji guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum bisa naik serta penyebab pelemahan nilai tukar rupiah.
Penutupan 240 BUMN merupakan bagian dari kebijakan restrukturisasi badan usaha milik negara yang lebih luas. Pemerintah menilai perusahaan yang tidak sehat dan terus membebani keuangan negara harus segera ditertibkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian daftar perusahaan yang ditutup maupun total nilai penghematan yang telah diraih. Kementerian BUMN diperkirakan akan merilis data lebih lengkap dalam waktu dekat terkait kelanjutan program penataan ini.