JAKARTA — Ketidakseragaman acuan harga minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia dinilai menjadi persoalan struktural yang perlu segera diatasi. Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Dr. Adv. Yustinus Lambang Setyo Putro, menyebut tanpa satu standar harga nasional, interpretasi soal kewajaran transaksi ekspor bisa berbeda antara pelaku usaha dan otoritas pajak atau bea cukai.
“Kalau kita berbicara under invoicing, fokusnya adalah harga. Pertanyaannya, harga mana yang akan dipakai untuk menentukan bahwa suatu transaksi itu under invoicing atau sudah memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principle)?” ujar Yustinus dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Indonesia sebenarnya telah meluncurkan Bursa CPO pada 2023. Namun, hingga kini bursa tersebut belum menjadi acuan utama pasar lantaran belum banyak pelaku usaha yang aktif menjadi anggota. Pemerintah pun masih mengandalkan harga referensi yang merupakan kombinasi beberapa indikator internasional.
Indikator yang digunakan antara lain harga CIF Rotterdam, data dari Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi dari Bursa CPO Indonesia. Kombinasi ini dinilai belum cukup kuat untuk menjadi satu-satunya patokan ekspor sawit nasional.
Yustinus mengakui selama ini pelaku usaha banyak menggunakan harga harian MPOB sebagai referensi. Harga tersebut kemudian disesuaikan dengan biaya angkut (freight) dan asuransi agar mencerminkan harga di lokasi penyerahan barang.
“Persoalannya, belum ada satu standar harga Indonesia yang menjadi acuan bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, harga ekspor sawit tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi. Pasalnya, komoditas sawit terdiri dari berbagai jenis produk mulai dari CPO, kernel, hingga produk hilir. Masing-masing memiliki harga, klasifikasi HS Code, serta tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda.
Menurut Yustinus, penilaian terhadap dugaan under invoicing tidak dapat hanya didasarkan pada selisih harga. Variabel seperti tujuan pengapalan, kontrak jangka panjang, dan fluktuasi pasar juga ikut memengaruhi harga yang tercatat dalam dokumen ekspor.
“Selama ini kami banyak menggunakan harga harian MPOB sebagai referensi, kemudian disesuaikan dengan biaya angkut dan asuransi sehingga mencerminkan harga di lokasi penyerahan barang,” katanya mengulang penekanan.
GAPKI mendorong pemerintah untuk mempercepat penguatan Bursa CPO Indonesia agar bisa menjadi benchmark yang diakui secara global. Langkah ini dinilai krusial tidak hanya untuk kepastian bisnis, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia dalam menentukan harga sendiri.