PADANG — Krisis literasi di kalangan murid bukan sekadar soal kemampuan mengeja atau membaca kalimat. Hasil asesmen internasional dan pengamatan di lapangan menunjukkan masalahnya lebih dalam: siswa kesulitan menganalisis informasi, berpikir kritis, dan membedakan mana berita valid mana hoaks.
Alvin Gumelar Hanevi, guru SMK N 6 Padang, dalam tulisannya di Padang Ekspress mengungkapkan bahwa kondisi ini diperparah oleh derasnya arus informasi digital. “Informasi tersebar dengan cepat melalui media sosial, namun tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan hoaks,” tulisnya.
Peringkat 69 dari 81 negara peserta PISA 2022 menjadi alarm bagi dunia pendidikan. Skor literasi membaca Indonesia berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Data ini sekaligus menepis asumsi bahwa meluasnya akses pendidikan dan pesatnya teknologi otomatis meningkatkan kualitas pemahaman siswa.
Di Sumatera Barat, fenomena ini terlihat dari pola belajar yang masih bertumpu pada hafalan, bukan pemahaman. Banyak siswa mampu menjawab soal pilihan ganda, tapi kesulitan saat dihadapkan pada soal analisis atau studi kasus yang membutuhkan penalaran.
Penyebab krisis ini tidak tunggal. Dari sisi sistem, pembelajaran masih terlalu fokus pada mengejar target kurikulum dan nilai ujian. Guru kehabisan waktu untuk membangun diskusi kritis di kelas karena dikejar materi.
Dari sisi kebiasaan, budaya membaca belum terbentuk kuat. Penggunaan gawai tanpa pendampingan justru menjauhkan siswa dari buku. Lemahnya literasi digital membuat mereka rentan terhadap misinformasi yang beredar di media sosial.
Perbaikan tidak bisa hanya dibebankan ke guru. Alvin menekankan perlunya lingkungan literasi di rumah dan sekolah. Sekolah harus menciptakan ekosistem yang mendorong siswa membaca dan berdiskusi, bukan sekadar mengejar nilai rapor.
“Peningkatan literasi harus menjadi prioritas utama dalam perbaikan pendidikan saat ini,” tulis Alvin. Jika tidak segera diatasi, target mencetak generasi emas Indonesia pada 2045 akan sulit tercapai. Sumber daya manusia yang tidak mampu berpikir kritis akan tertinggal dalam persaingan global.
Pemerintah daerah di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga serius mendorong program literasi di sekolah dan komunitas. Kolaborasi antara dinas pendidikan, guru, dan orang tua menjadi prasyarat agar krisis ini tidak berlarut-larut.