PARIK MALINTANG — Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari, mengakui bahwa keterlibatan perantau dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan merupakan hal baru. Selama ini, bantuan pembayaran iuran di tingkat nasional didominasi oleh badan usaha, fasilitas kesehatan, atau dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Ini merupakan hal yang baru, selama ini di BPJS Cabang Padang baru keterlibatan badan usaha saja belum melibatkan para perantau," kata Meri Lestari di IV Koto Aur Malintang, Selasa.
Meri Lestari menyebut skema ini sebagai bentuk kearifan lokal khas Padang Pariaman, yaitu karakter gotong royong atau 'badoncek' yang melibatkan perantau. Metode ini dinilai strategis untuk mendongkrak angka kepesertaan BPJS Kesehatan di Padang Pariaman yang saat ini baru mencapai 86 persen.
"Jaminan kesehatan itu memang butuh kolaborasi dari semua pihak, dan yang paling utama adalah kesadaran dari semua individu untuk menjaga kesehatannya," ujarnya.
Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Era Jaya, mengungkapkan bahwa kerja sama ini berawal dari permasalahan kesehatan di lapangan. Pemerintah nagari kerap menemukan warganya yang belum terdaftar BPJS terpaksa berobat ke rumah sakit dan harus menanggung biaya mahal.
Bahkan, pemerintah nagari sempat kesulitan membantu memulangkan jenazah salah seorang warga yang meninggal di rumah sakit karena biaya pengobatan yang belum lunas. "Setelah kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Padang Pariaman dan BPJS Kesehatan, ternyata ada MoU terkait hal tersebut. Kemudian kami koordinasi dengan perantau untuk membantu masyarakat kami yang kurang mampu," jelas Era Jaya.
Untuk tahap awal, iuran 100 orang warga dibayar melalui dua sumber. Sebanyak 50 orang dibiayai oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) nagari, dan 50 orang lainnya dibayar oleh perantau asal nagari tersebut, Azwar Wahid. Era Jaya mengatakan, antusiasme warga yang tinggi membuat jumlah penerima bantuan kemungkinan akan bertambah karena perantau lain juga menyatakan kesiapan membantu.
Pemerintah nagari memfokuskan penerima bantuan iuran ini pada lansia dan warga yang memiliki penyakit kronis dari keluarga ekonomi lemah. Era Jaya menambahkan, pembangunan di nagari selama ini memang banyak dibantu perantau. Dana zakat yang dikelola UPZ setiap tahunnya mencapai hampir Rp500 juta, yang sebagian besar berasal dari para perantau.