PADANG — Pengawasan terhadap anggota Polda Sumatera Barat tidak hanya dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) atau Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), tetapi juga melibatkan unsur eksternal. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyatakan sistem pengawasan berlapis ini dijalankan secara rutin setiap hari.
Menurut Solihin, jabatan Wakapolda memiliki kewenangan khusus dalam mengawasi internal, sehingga dapat menggerakkan seluruh fungsi pengawasan personel. Ia memastikan setiap anggota yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan kategori pelanggarannya.
"Pengawasan akan terus kami lakukan demi menegakkan disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang ada di wilayah Sumbar," kata Solihin usai memimpin jumpa pers penanganan kasus narkotika di Mapolda Sumbar, Selasa.
Solihin mengakui bahwa institusi Polri masih memiliki kekurangan. Ia justru mempersilakan masyarakat untuk terus memberikan masukan demi perbaikan kinerja kepolisian di daerah.
"Polri tidak sempurna, tidak semuanya baik, ya memang benar, tapi kami terus berusaha jadi yang lebih baik, maka sama-sama kita koreksi," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jajarannya tidak alergi terhadap kritik. Setiap informasi yang masuk dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. "Kami terbuka pada setiap informasi yang datang dari masyarakat, setiap informasi pasti akan ditindaklanjuti," katanya.
Polda Sumbar menjadikan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli sebagai momentum untuk mewujudkan personel yang lebih profesional, disiplin, humanis, dan responsif. Solihin mengingatkan seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran.
Bagi anggota yang terbukti melanggar, sanksi akan diberikan tanpa pandang bulu. Langkah ini, menurut Solihin, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri di Sumatera Barat.