PADANG — Kelangkaan solar bersubsidi di Sumatera Barat (Sumbar) belum juga mereda. Memasuki bulan ketiga, krisis ini tidak hanya memicu antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tetapi juga mulai melumpuhkan mobilitas orang dan barang di jalur lintas barat Sumatera.
Agus Salim (58), sopir bus angkutan orang rute Padang–Palembang, harus merelakan jadwal keberangkatan paginya pada Senin (6/7/2026) hangus. Ia baru bisa mengisi solar setelah mengantre hampir enam jam di SPBU Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara.
Agus bercerita, sebelum sampai di SPBU Khatib Sulaiman, ia sudah berburu solar ke tiga SPBU lain di wilayah Kecamatan Kuranji dan Padang Timur. Hasilnya nihil. "Ini SPBU keempat. Sepertinya tidak seramai tiga tempat lainnya, jadi saya pilih bertahan di sini saja," ujarnya saat ditemui di lokasi antrean.
Ia masuk barisan sejak pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 14.43 WIB, busnya baru mencapai halaman masuk SPBU. Jarak antrean saat itu mengular hingga satu kilometer dari gerbang.
Meski posisinya semakin dekat dengan mesin pengisian, kekhawatiran Agus belum reda. Ia takut pasokan solar di SPBU itu habis sebelum gilirannya tiba. "Meski sudah mengantre enam jam, tidak ada jaminan saya bisa dapat solar. Jadi terus berdoa saja," kata Agus sembari mencuci tangan di sela kepulan asap knalpot mesin diesel.
Kekhawatiran itu sudah dialami langsung oleh Yaldi (40), sopir bus trayek Padang–Jakarta. Ia mulai berburu solar sejak pukul 05.00 WIB. Namun, begitu giliran kendaraannya tiba di depan mesin, solar di SPBU tersebut dinyatakan habis.
"Ini SPBU ketiga saya sejak pagi. Posisi kendaraan masih ratusan meter dari area pengisian. Entahlah nanti bisa dapat atau tidak," ujar Yaldi pasrah.
Akibat kelangkaan ini, jadwal perjalanan bus antarprovinsi menjadi tidak menentu. Agus seharusnya berangkat mengantar penumpang ke Palembang sekitar pukul 09.00 WIB, tetapi ia baru bisa mengisi solar menjelang sore. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di sejumlah titik SPBU di sepanjang jalur lintas barat Sumatera, menghambat distribusi logistik dan mobilitas warga antarprovinsi.