PADANG — Status penahanan Beny Saswin Nasrun, anggota DPRD Sumatera Barat yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) dan Bank Garansi Distribusi Semen di PT Bank Negara Indonesia, resmi berubah. Kejari Padang mengeluarkannya dari Rutan dan menetapkannya sebagai tahanan kota.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Eriyanto, menjelaskan bahwa pengalihan ini didasarkan pada Pasal 108 ayat (1), (6), dan (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pihaknya mempertimbangkan aspek yuridis, kepentingan penyidikan, serta adanya permohonan resmi dari penasihat hukum tersangka.
“Pengalihan penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan aspek yuridis, termasuk kepentingan penyidikan, permohonan yang diajukan, serta adanya jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Eriyanto kepada Langgam.id, Senin (27/7/2026).
Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan ini adalah surat keterangan pelunasan kewajiban. Beny, melalui perusahaannya PT Benal Ichsan Persada, telah menyelesaikan tanggung jawab finansialnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban Nomor CMB1/5/028/R tertanggal 15 Januari 2026 yang diterbitkan oleh BNI Commercial Business Center Pekanbaru.
Meski status penahanan berubah, Eriyanto menegaskan bahwa proses hukum terhadap Beny tidak berhenti. “Tim penyidik tetap melaksanakan seluruh tahapan penyidikan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel guna melengkapi alat bukti,” katanya.
Selama menjalani penahanan kota, Beny tidak bisa bergerak bebas. Kejari Padang menerapkan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi:
Jika Beny melanggar salah satu ketentuan tersebut, penyidik berwenang mencabut status tahanan kota dan mengembalikannya ke dalam Rutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beny Saswin Nasrun ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Padang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Kredit Modal Kerja dan Bank Garansi Distribusi Semen di BNI. Kasus ini melibatkan perusahaan miliknya, PT Benal Ichsan Persada, yang diduga menyalahgunakan fasilitas perbankan. Hingga saat ini, penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara agar dinyatakan lengkap (P21).