Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumatera Barat, Agung Adhitya Lingga, membenarkan tiga dapur di ibu kota provinsi masuk daftar penghentian sementara. Ia belum merinci faktor pasti di balik keputusan BGN tersebut.
"Kami akan menindaklanjuti prosedurnya, termasuk memastikan apakah ada kelalaian atau faktor lainnya," ujar Agung, Senin.
Agung menilai pelaksanaan MBG di Sumatera Barat masih berjalan sesuai arahan terbaru pimpinan BGN. "Alhamdulillah masih on the track. Kami terus membenahi kualitas, fasilitas dapur, dan memaksimalkan kualitas makanan," katanya.
Langkah BGN menghentikan 833 dapur SPPG secara nasional dinilai sebagai bagian dari penataan program. Menurut Agung, kebijakan ini berkaitan dengan proses refocusing anggaran dan upaya meningkatkan efisiensi.
"Penataan sudah mulai dilakukan. Teman-teman di lapangan juga sudah mengevaluasi setiap dapur beserta fasilitasnya. Suspend yang dilakukan sekarang merupakan bagian dari proses refocusing dan evaluasi tersebut," jelasnya.
BGN tengah menyiapkan perubahan teknis pengelolaan program, termasuk perhitungan biaya dan insentif operasional yang akan disesuaikan dengan kebutuhan ke depan.
Selain persoalan suspend, Sumatera Barat menghadapi tantangan keterbatasan jumlah dapur. Berdasarkan estimasi BGN, provinsi ini membutuhkan sekitar 600 hingga 640 unit SPPG untuk melayani seluruh penerima manfaat.
Namun, jumlah dapur yang telah beroperasi baru berkisar antara 300 hingga 400 unit. Artinya, masih ada kesenjangan hingga 240 dapur yang perlu segera dibangun atau diaktifkan.
"Target awal Sumbar itu sekitar 600 sampai 640 dapur. Informasi yang kami dapatkan, yang sudah beroperasi baru sekitar 300 sampai 400 dapur," kata Agung.
Agung menyoroti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kepulauan Mentawai yang sangat membutuhkan program ini. Ia berharap dalam waktu dekat layanan MBG bisa segera berjalan optimal di sana.
"Khusus daerah 3T seperti Mentawai, kami berharap dalam waktu dekat program ini bisa segera berjalan optimal karena sangat dibutuhkan masyarakat di sana," ujarnya.
Pemerintah daerah dan GAPEMBI Sumbar kini fokus pada evaluasi menyeluruh agar seluruh dapur yang beroperasi memenuhi standar BGN. Mereka juga mendorong percepatan pembangunan dapur baru di wilayah yang belum terjangkau.