PADANG — Derasnya arus air yang menerjang kawasan Guo, Kelurahan Kuranji, membuat aliran sungai berubah dari jalur semula dan melintasi badan jalan. Kondisi ini memutus akses warga dan mengancam permukiman di sekitarnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meninjau langsung lokasi terdampak di RT 001/RW VI, Kecamatan Kuranji, dan memastikan Dinas Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air (PSDA) segera bergerak. "Dinas PSDA sudah saya instruksikan segera mengerahkan alat berat untuk mengembalikan aliran sungai ke jalur semula," ujarnya di lokasi bencana, Selasa (4/8/2026).
Langkah darurat ini diambil agar potensi banjir susulan dapat diminimalkan. Pengerahan alat berat difokuskan pada normalisasi aliran sungai yang meluap, sekaligus memulihkan akses jalan yang sempat terputus akibat terjangan air.
Selain PSDA, Mahyeldi menerjunkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan kerusakan serta memenuhi kebutuhan dasar warga. "Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan," tegasnya.
Sebanyak 30 rumah dilaporkan terdampak banjir di kawasan Kuranji. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat sementara menunggu kondisi membaik.
Dalam kunjungannya, Mahyeldi menyerahkan bantuan berupa kasur, selimut, makanan siap saji, serta paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan sarden. Bantuan ini diharapkan meringankan beban warga yang rumahnya terendam.
Mahyeldi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi dalam tiga hari ke depan. Wilayah yang perlu diwaspadai adalah bantaran sungai dan kawasan rawan longsor.
"Apabila menemukan arus yang deras, jangan memaksakan diri menyeberang. Utamakan keselamatan dengan mencari tempat yang lebih aman," imbaunya kepada warga.
Meski banjir terjadi di sejumlah wilayah, Pemprov Sumbar belum menetapkan status siaga darurat. Mahyeldi menilai kondisi masih dapat ditangani melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota.
Data sementara mencatat bencana serupa juga mulai terjadi di Kabupaten Agam. Pemprov akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi untuk mendapatkan data akurat mengenai kerusakan rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum sebagai dasar kebijakan pemulihan pascabencana.