Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta pelayanan publik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tetap berjalan meski sejumlah kantor pemerintah daerah rusak akibat banjir bandang. Permintaan itu disampaikan Gibran saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Jumat. Ia menekankan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak tidak boleh terhenti.
SOLOK — Gibran menegaskan pelayanan publik, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), harus tetap tersedia selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Menurutnya, warga terdampak tetap membutuhkan dokumen kependudukan untuk mengakses berbagai layanan.
"Pelayanan publik harus tetap jalan, terutama Dukcapil," ujar Gibran dalam rapat koordinasi tersebut.
Selain pelayanan tatap muka, ia meminta pendataan dokumen kependudukan milik warga yang hilang atau rusak akibat bencana. Dokumen yang rusak perlu segera diperbarui agar tidak menghambat urusan administrasi warga ke depan.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9) malam. Kerusakan kawasan perkantoran itu turut mengganggu aktivitas pemerintahan.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung. Gibran meminta fasilitas pemerintahan yang rusak segera didata untuk menentukan penanganan, baik darurat maupun perbaikan permanen.
Saat meninjau Jembatan Arosuka, Gibran meminta perbaikan sarana jembatan dan ruas jalan di sekitarnya memperhatikan keselamatan warga yang melintas. Pemulihan akses utama dinilai penting agar mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan kembali normal.
Kebutuhan dasar seperti air bersih juga diminta tetap tersedia selama proses penanganan bencana. Gibran menekankan seluruh unsur pemerintah menjaga koordinasi agar kerusakan fasilitas tidak menyebabkan pelayanan terhenti.