PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat total kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 mencapai Rp33,5 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya dampak bencana terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, dengan kerusakan infrastruktur menjadi yang paling dominan.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan, dari total kerugian tersebut, kerusakan fisik mencapai Rp15,63 triliun, sementara kerugian ekonomi tercatat sebesar Rp17,91 triliun. Menurutnya, angka ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Total kerusakan yang tercatat mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian Rp17,91 triliun,” ujar Mahyeldi, Jumat (16/1/2026).
Berdasarkan hasil pendataan pemerintah daerah, sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan nilai kerugian mencapai Rp14,16 triliun. Kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas penunjang lainnya berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Selain itu, sektor permukiman mencatat kerusakan senilai Rp1,45 triliun, menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap tempat tinggal warga. Sementara di sektor ekonomi, kerusakan tercatat Rp813 miliar dengan nilai kerugian mencapai Rp1,46 triliun, akibat terhentinya aktivitas usaha dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Pada sektor sosial, pemerintah mencatat kerusakan sebesar Rp347 miliar dan kerugian Rp255 miliar, yang mencerminkan terganggunya layanan sosial serta fasilitas publik dasar.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan kerugian terbesar mencapai Rp10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman Rp5,48 triliun dan Kota Padang Rp4,88 triliun. Daerah lain yang juga mencatat kerugian signifikan antara lain Kabupaten Solok Rp3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp2,94 triliun, dan Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,56 triliun.
Mahyeldi menegaskan bahwa besarnya angka kerugian tersebut menjadi gambaran nyata tantangan pemulihan yang harus dihadapi pemerintah daerah dan pusat. Ia menekankan bahwa upaya pemulihan harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor agar pembangunan Sumatera Barat dapat kembali berkelanjutan.
