SUMATERA BARAT — Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta ton dari total penugasan sudah masuk tahap kontrak. Dari jumlah tersebut, realisasi pengiriman diperkirakan mencapai 130,5 juta ton. "Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batu bara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI untuk mempercepat proses kontrak," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (13/7/2026).
Percepatan Kontrak Jadi Kunci Pasokan Semester II
Tri menekankan bahwa percepatan penyelesaian kontrak oleh PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjadi krusial. Pasalnya, penugasan yang sudah diberikan tidak akan berarti jika tidak segera dikonversi menjadi pengiriman fisik ke lokasi pembangkit. "Kami terus mendorong PLN EPI untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman," tegasnya.
Pemerintah memberikan jatah penugasan sebesar 212 juta ton—lebih besar 58 juta ton dari kebutuhan riil PLN. Selisih ini berfungsi sebagai cadangan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan di lapangan, seperti kendala produksi atau logistik dari pihak penambang.
Pemantauan DMO Diperketat
Selain memastikan pasokan untuk PLN, kebijakan ini juga merupakan bagian dari pengawasan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Setiap badan usaha pertambangan yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) wajib memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri, baik untuk sektor kelistrikan maupun non-kelistrikan. "Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO," kata Tri.
Hingga pertengahan tahun ini, realisasi pengiriman baru mencapai 130,5 juta ton dari total kontrak 144 juta ton. Artinya, masih ada sekitar 13,5 juta ton yang sudah dikontrak namun belum terkirim ke PLTU.
Koordinasi Diperkuat Jelang Akhir Tahun
Tri menambahkan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PLN EPI dan seluruh badan usaha pertambangan untuk memastikan pasokan batu bara tepat waktu, sesuai volume, dan memenuhi spesifikasi teknis pembangkit. "Pemerintah terus memastikan agar kebutuhan batu bara PLN pada semester II 2026 dapat dipenuhi sesuai jadwal dan spesifikasi pembangkit," pungkasnya.
Langkah ini menjadi antisipasi dini agar tidak terulang krisis pasokan batu bara yang sempat mengancam sistem kelistrikan nasional beberapa tahun lalu. Dengan buffer volume dan pengawasan ketat, pemerintah optimistis pasokan listrik tetap aman hingga akhir tahun.
