TANAH DATAR — Perwakilan Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, menempuh jalur resmi dengan menyerahkan surat permohonan audiensi ke Kantor Gubernur Sumatera Barat. Surat itu dibawa langsung pada Kamis (5/11/2026), menyusul sikap penolakan warga yang sudah disampaikan sejak Agustus 2026 setelah melalui sejumlah musyawarah sejak Juli.
Dalam surat tersebut, warga meminta Gubernur Mahyeldi menjadwalkan pertemuan sebelum rencana pembangunan tol memasuki tahap berikutnya. Salinan surat juga ditembuskan ke DPRD Sumbar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar.
Trase Kedua Perluas Lahan Terdampak
Perwakilan masyarakat Pandai Sikek, Mahdi Latief Damsir, menyebut trase kedua memuat dampak yang lebih luas dibanding jalur pertama. Sekitar 18 hektare lahan pertanian masuk daftar terdampak, ditambah 1,8 hektare lahan permukiman yang mencakup 63 rumah warga.
Selain permukiman dan sawah, tujuh usaha songket di nagari itu juga terancam. Padahal dua sektor itulah yang selama ini menopang penghasilan warga, dengan nilai omzet tahunan diperkirakan mencapai Rp26 miliar.
"Kami ingin masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan alasan sebenarnya mengapa pembangunan tol ini menjadi polemik. Kami berharap bisa bertemu langsung dengan Gubernur dan menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat," ujar Mahdi.
Warga Minta Dialog Melibatkan Semua Pihak
Mahdi menegaskan, warga tidak hanya meminta pertemuan dengan pemerintah provinsi. Mereka berharap forum dialog turut menghadirkan pemerintah kabupaten, BPJN, Hutama Karya selaku pelaksana proyek, dan instansi terkait lainnya.
Permintaan itu muncul karena perubahan jalur dinilai semakin mendekat ke lahan produktif dan pusat usaha masyarakat. Warga ingin alasan pemilihan trase dijelaskan terbuka, bukan hanya soal besaran ganti rugi.
LBH Padang Soroti Hak atas Sumber Penghidupan
Kepala Divisi Kampanye Publik LBH Padang, Calvin Nanda Permana, menilai pembangunan infrastruktur semestinya memperhatikan hak asasi manusia, terutama hak atas tanah dan sumber penghidupan. Menurutnya, pelibatan warga mesti dimulai sejak tahap perencanaan.
"Sejak awal masyarakat seharusnya dilibatkan dalam perencanaan proyek ini. Pemerintah tidak bisa hanya memikirkan persoalan ganti rugi ketika proyek berjalan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat," katanya.
Calvin berharap Gubernur Sumbar menyambut permohonan audiensi dan membuka dialog yang setara. Dampak proyek, ujarnya, tidak berhenti pada penggantian nilai tanah, tetapi menyangkut keberlangsungan sumber agraria dan mata pencaharian warga.
"Gubernur harus melihat dan menyambut aspirasi masyarakat ini, ketika masyarakat itu menolak di kampung mereka dibangun sebuah proyek yang di mana proyek ini akan menyingkirkan sumber-sumber agraria mereka," tuturnya.
Menunggu Jawaban Sebelum Tahap Berikutnya
Hingga surat diserahkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat soal jadwal pertemuan. Warga Pandai Sikek memilih menahan langkah lanjutan sambil menunggu respons atas permohonan dialog tersebut.
Pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi sendiri menjadi bagian dari upaya memperpendek waktu tempuh antarkawasan di Sumatera Barat. Bagi warga Pandai Sikek, persoalannya bukan soal manfaat jalan baru, melainkan apakah lahan pertanian dan usaha songket mereka tetap bisa diwariskan ke generasi berikutnya.