PADANG — Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi masih berada pada tahap pengkajian. Mahyeldi menyebut belum ada penetapan lokasi (penlok) resmi dari kementerian, sehingga ruang komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak masih terbuka.
Pernyataan itu keluar di hadapan tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Warga datang menyampaikan masukan langsung ke ruang rapat Istana Gubernuran.
Mengapa Warga Pandai Sikek Datang ke Gubernuran
Kedatangan tokoh masyarakat Pandai Sikek membawa sejumlah catatan terkait rencana trase jalan tol. Mereka menyoroti keberadaan lahan pertanian produktif, tanah ulayat dan pusaka tinggi, kawasan permukiman, serta keberlangsungan usaha kerajinan songket yang menjadi salah satu penopang ekonomi warga.
Masyarakat berharap karakteristik nagari mereka menjadi perhatian pemerintah dalam kajian trase ke depan. Aspirasi itu disampaikan langsung, bukan lewat perantara.
Peringatan Gubernur soal Informasi Trase Tol yang Beredar
Mahyeldi meminta warga tidak terpengaruh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Ia menegaskan isu trase tol yang sudah ditetapkan tidak sesuai fakta di lapangan.
"Hingga saat ini, belum ada penetapan lokasi (penlok) resmi dari kementerian. Artinya, masih terbuka ruang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kami mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang menyebutkan trase tol sudah ditetapkan," tegas Mahyeldi.
Imbauan itu muncul di tengah beredarnya kabar soal jalur tol yang diklaim final. Pemerintah provinsi memilih menahan diri sampai dokumen resmi keluar.
Aspek Sosial hingga Lingkungan Jadi Pertimbangan
Pembangunan tol disebut sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas warga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pemerintah menyatakan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan karakteristik wilayah yang akan dilalui tetap diperhitungkan.
"Pembangunan ini pada prinsipnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat tentu akan didengar dan menjadi bahan pertimbangan, baik dalam proses perencanaan maupun untuk perumusan kebijakan," ujar Mahyeldi.
Dengan status trase yang belum final, kajian masih bisa menyerap masukan warga. Pemerintah provinsi menyatakan akan meneruskan koordinasi dengan kementerian dan pihak terkait sebelum penetapan lokasi dilakukan.