SUMATERA BARAT — Pemerintah Indonesia dan Australia resmi memperpanjang kemitraan pembangunan ekonomi PROSPERA untuk periode 10 tahun kedua. Fokus utama program bergeser ke dua agenda reformasi besar: aksesi Indonesia ke OECD dan CPTPP. Aksesi OECD ditargetkan rampung pada 2028 dengan progres initial memorandum baru sekitar 80 persen.
Perpanjangan kemitraan tertuang dalam Subsidiary Arrangement antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Penandatanganan itu menegaskan komitmen kedua negara melanjutkan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Australia–Indonesia Partnership for Economic Development/PROSPERA) ke fase kedua.
Peluncuran PROSPERA Fase II digelar di Jakarta, Kamis (22/10/2026), dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato penutup. Program ini menjadi salah satu kanal utama dukungan teknis Australia terhadap reformasi ekonomi Indonesia.
PROSPERA Fase II memusatkan dukungan pada dua langkah besar: proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Keduanya menuntut harmonisasi regulasi dan standar kebijakan lintas sektor.
Pada jalur OECD, Indonesia telah menyelesaikan 20 dari 25 bagian initial memorandum atau sekitar 80 persen. Pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi tuntas pada 2028. Sisa lima bagian menjadi pekerjaan rumah yang menentukan kecepatan Indonesia bergabung ke klub negara maju tersebut.
Untuk CPTPP, pemerintah berharap proses aksesi bisa disepakati seluruh negara anggota pada pertemuan November mendatang. Dukungan PROSPERA diarahkan agar formulasi kebijakan yang dihasilkan bisa diterjemahkan menjadi hasil konkret, bukan sekadar dokumen.
Airlangga meminta seluruh kementerian dan lembaga terlibat aktif dalam program ini. Menurutnya, nilai kemitraan hanya terasa jika kebijakan yang dirumuskan berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat aktif serta menerjemahkan berbagai formulasi kebijakan menjadi hasil-hasil yang konkret bagi masyarakat," ujar Airlangga saat menyampaikan closing remarks pada acara Launch of Prospera Phase Two The Australia-Indonesia Partnership for Economic Development di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pernyataan itu menempatkan PROSPERA bukan sebagai proyek seremonial, melainkan alat bantu reformasi yang harus dikawal kementerian teknis. Setiap bagian initial memorandum OECD umumnya menyentuh ranah kebijakan yang tersebar di banyak instansi.
Aksesi OECD membawa konsekuensi pada standar tata kelola, transparansi, dan iklim investasi. Bagi investor asing, keanggotaan OECD kerap dipakai sebagai sinyal kualitas regulasi dan kepastian berusaha di suatu negara.
Sementara CPTPP membuka akses pasar ke negara-negara anggota dengan aturan perdagangan yang lebih terintegrasi. Bagi eksportir Indonesia, kesepakatan ini berpotensi memperluas jangkauan produk, terutama jika proses aksesi disepakati pada pertemuan November mendatang.
Dukungan PROSPERA Fase II berlangsung 10 tahun, memberi ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan reformasi struktural secara bertahap. Namun tenggat 2028 untuk OECD menjadi penanda apakah komitmen reformasi berjalan sesuai jadwal atau tertunda.