PARIAMAN — Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Zainal, mengatakan pendampingan ini dijalankan bersama aparat kepolisian setempat. Langkah ini diambil untuk mempermudah pengawasan sekaligus memastikan pembeli yang mengantre di SPBU benar-benar nelayan yang berhak.
"Pendampingan ini telah dijalankan sekitar satu bulan ini," kata Zainal di Pariaman, Senin.
SPBU Toboh Jadi Titik Resmi Pembelian Solar Nelayan
PT Patra Niaga telah menetapkan SPBU Toboh sebagai satu-satunya lokasi pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan di Pariaman. Dua SPBU lain tidak ditunjuk karena keterbatasan pompa minyak dan sejumlah kendala teknis.
Dalam sebulan terakhir, pihaknya mencatat ada sekitar 130 surat permohonan pembelian BBM bersubsidi yang masuk. Permohonan tersebut berasal dari nelayan dengan kapal kapasitas kecil hingga kapal besar seperti payang dan bagan.
Mekanisme Pendampingan dan Penerbitan Rekomendasi
Dinas tidak hanya bertugas mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan pemegang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kosuka). Pendampingan di lokasi SPBU menjadi lapisan pengawasan tambahan agar petugas SPBU dan pengendara lain mengetahui bahwa yang sedang membeli minyak betul-betul nelayan.
Zainal mengakui pihaknya tidak dapat mengawasi penggunaan BBM setelah dibeli nelayan. Namun, ia mengingatkan jika ada oknum nelayan nakal yang menjual kembali solar bersubsidi, kerugian justru akan dirasakan kelompok nelayan sendiri karena mereka tidak bisa melaut.
Evaluasi Nasional Penyaluran BBM Subsidi untuk Perikanan
Langkah Pemkot Pariaman ini sejalan dengan pengawasan yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Ombudsman RI dan Pertamina Patra Niaga di Semarang serta Kendal, Jawa Tengah. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan distribusi solar benar-benar diterima nelayan yang berhak.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut peninjauan itu menjadi bagian dari evaluasi kualitas layanan penyaluran BBM subsidi, khususnya sektor perikanan.
"Untuk memastikan bahwasanya distribusi BBM solar tidak ada kendala dan didistribusikan kepada nelayan yang tepat, tidak diperjualbelikan lagi, dan tidak dikonsumsikan untuk non nelayan," ujar Wahyudi dalam keterangan di Jakarta.
