Padang – Dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada akhir November 2026 meninggalkan kerusakan luas di berbagai sektor. Pemerintah Kota Padang mencatat total kerugian dan kerusakan mencapai sekitar Rp5,5 triliun, dengan sektor infrastruktur dan perumahan menjadi yang paling parah terdampak.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan angka tersebut merupakan hasil pendataan dan pembahasan lintas sektor yang dilakukan setelah bencana terjadi pada 28 November 2026.
“Hasil perhitungan sementara menunjukkan nilai kerusakan dan kerugian berada di kisaran Rp5,5 triliun,” ujar Fadly Amran, Jumat (23/1/2026).
Berdasarkan data Pemko Padang, sektor perumahan mencatat kerugian paling signifikan dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun. Sementara itu, infrastruktur menyusul dengan nilai kerusakan sekitar Rp2,7 triliun.
Selain dua sektor utama tersebut, dampak ekonomi juga cukup terasa dengan kerugian mencapai Rp154 miliar. Sektor sosial tercatat mengalami kerugian sekitar Rp93 miliar, sedangkan kerugian lintas sektor lainnya mencapai Rp140 miliar.
Bencana banjir yang terjadi mengakibatkan kerusakan pada ribuan unit rumah warga. Rinciannya, 556 rumah mengalami rusak berat, 2.207 rumah rusak sedang, dan 2.934 rumah rusak ringan.
Tidak hanya permukiman, sejumlah infrastruktur vital juga terdampak serius. Tercatat 13 jembatan rusak, sekitar 74 kilometer ruas jalan mengalami kerusakan, serta 22 bendungan terdampak. Selain itu, lima gedung pemerintahan turut mengalami kerusakan.
Fasilitas publik lainnya seperti sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jaringan irigasi, drainase, sistem air bersih, hingga sektor pertanian dan perikanan juga tidak luput dari dampak bencana.
Bencana hidrometeorologi tersebut berdampak langsung pada 67.563 jiwa. Sebagai langkah penanganan jangka menengah, Pemerintah Kota Padang menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak, khususnya yang bermukim di kawasan rawan bencana seperti bantaran sungai.
Saat ini, lokasi huntap telah disiapkan di Kelurahan Balai Gadang dan Kecamatan Pauh. Total kebutuhan hunian tetap yang direncanakan mencapai 800 unit.
Pemko Padang menegaskan upaya pemulihan pascabencana akan terus dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada keselamatan warga serta pemulihan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat.